WONOSOBO (SUARABARU.ID)-Upaya memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, perlu terus dilakukan.
Karena itu, Pemkab Wonosobo menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan, di Ruang Mangunkusuma Gedung Setda Wonosobo.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Pemerintah Pusat terus mendorong berbagai inovasi untuk memperkuat kapabilitas dan kompetensi kepala daerah dalam menjalankan roda pembangunan.
“Kita harus memahami peran dan kewenangan masing-masing dalam bingkai sinergi yang harmonis, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah,” katanya.
Hal itu penting, lanjutnya, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, sertabberorientasi pada pelayanan publik.
Husein juga menekankan pentingnya menjaga stabilitasbdaerah pasca unjuk rasa pada 30 Agustus 2025 lalu.
Dia mengajaks eluruh Perangkat Daerah dan BUMD untuk mengedepankan kegiatan yang pro masyarakat dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan maupun kesan pemborosan anggaran.
“Mari kita fokus pada pelayanan prima, bukan seremoni atau kegiatan yang tidak produktif. Pelayanan publik yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh masyarakat. Aparat pemerintah harus menjadi pelayanan publik yang baik,” pintanya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deddy Winarwan.
Optimalisasi Kinerja
Deddy menyampaikan materi “Orientasi PelaksanaanTugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, sekaligus memberikan arahan terkait optimalisasi kinerja pemerintahan daerah.
Deddy menyampaikan, atas capaian Pemkab Wonosobo selama dua tahun berturut-turut (2023-2024) meraih piagam penghargaan dari Mendagri, kategori kinerja terbaik nasional berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
Menteri Dalam Negeri telah mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Bupati Wonosobo melalui surat resmi Nomor 400.10.11/4321/SJ tertanggal 4 September 2024.
Sementara itu, Sekda Wonosobo, One Andang Wardoyo, menegaskan pentingnya menjaga semangat kolaborasi dan integritas seluruh perangkat daerah.
Pemkab Wonosobo, katanya, akan terus berkomitbmenmenjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
“Dengan menyatukan visi dan langkah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, capaian kinerja ini menjadi motivasi bagi semua untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan menjaga stabilitas daerah.
Juga terus mendorong program-program pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Wonosobo.
Selain itu, seluruh perangkat daerah, BUMD, serta stakeholder terkait diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Pemkab Wonosobo optimistis, dengan sinergi dan kerja sama yang kuat, cita-cita untuk menjadikan Wonosobo sebagai daerah yang sejahtera, adil dan makmur akan terwujud,” pungkasnya.
Muharno Zarka
