WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, menyampaikan, situasi wilayah Kabupaten Wonogiri relatif kondusif. Meski demikian, perlu mewaspadai kemunculan isu-isu yang dapat berkembang menjadi konflik sosial masyarakat. Baik isu yang bersifat nasional maupun lokal.
Kasi Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, mengabarkan, Kapolres menyampaikan hal tersebut Kamis (21/8/25), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rakor juga dihadiri Sekda Wonogiri FX Pranata bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Wonogiri.
Rakor dipimpin Bupati Setyo Sukarno ini, membahas langkah-langkah konkret, untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Wonogiri agar tetap kondusif. Juga dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Ikut hadir memberikan sambutan Dandim 0728 Letkol (Inf) Edi Ristriyono dan Kapolres AKBP Wahyu Sulistyo.
Kapolres dalam Rakor tersebut, menyampaikan masukan tentang pentingnya membangun komunikasi publik yang efektif, untuk mencegah isu yang sedang berkembang. Karena dari isu yang berkembang tidak terkendali, dapat berpotensi dapat menjadi konflik sosial, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah lain.
Isu-isu sensitif tersebut, seperti masalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana yang terjadi di daerah lain, sempat memicu kemunculan aksi demo massa. Jangan sampai hal itu terjadi di Wonogiri. Karenanya, perlu upaya membangun komunikasi yang solid antara Pemda dan masyarakat. Terkait ini, Polres Wonogiri berupaya melakukan gerak cepat dan sigap, dalam mengantisipasi berbagai potensi isu keamanan yang berkembang di masyarakat.
Dalam Rakor tersebut, juga dibahas berbagai hal yang dapat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat. Seperti terkait isu lokal kemunculan sikap pro-kontra rencana pendirian peternakan babi di beberapa kecamatan, tentang penolakan dan dukungan terhadap pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping di Kecamatan Pracimantoro. Juga isu terkait pemetaan harta benda yang terafiliasi kasus korupsi di Kecamatan Paranggupito.
Investasi
Berkaitan itu, Kapolres AKBP Wahyu, menegaskan, Polres Wonogiri akan terus berkoordinasi dengan Pemda, untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman. “Kami siap mengamankan setiap investasi yang masuk, dengan harapan Wonogiri dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong terciptanya perekonomian terus bertumbuh,” tandas Kapolres.
Dandim 0728/Wonogiri Letkol (Inf) Edi Ristriyono, menyampaikan masukan tentang perlunya standarisasi biaya layanan notaris. Tujuannya, untuk menghindari praktik tawar-menawar yang dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, berkomitmen untuk menindaklanjuti usulan dan masukan yang disampaikan dalam Rakor, demi mengupayakan adanya kepastian hukum. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Andri Sufari, menyatakan, tentang kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dan mendukung program-program Pemda, khususnya dalam hal penegakan hukum dan sosialisasi kebijakan.
Semua masukan yang mengemukan dalam Rakor, dicatat dan dirangkum serta didokumenkan oleh Sekda Wonogiri FX Pranata. Harapannya, akan segera ditindaklanjuti. Seperti penyelesaian sosialisasi perubahan Perda PBB di Tahun 2025. Juga akan ditindaklanjuti tentang peluang investasi, sosialisasi kebijakan mengenai tarif layanan notaris kepada masyarakat.
Kasi Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, menyatakan, kegiatan ini menunjukkan adanya soliditas dan sinergitas Polres Wonogiri dengan seluruh unsur Forkopimda, dalam kiat menjaga stabilitas Kamtibmas. Situasi Kamtibmas yang kondusif, akan menjadi modal utama untuk pembangunan. ”Polres Wonogiri bersama seluruh elemen masyarakat, berkomitmen penuh untuk terus menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Wonogiri agar tetap kondusif,” tandas AKP Anom Prabowo.(Bambang Pur)
