blank
Bupati Kebumen Lilis Nuryani didampingi Sekda Edi Rianto dan tokoh masyarakat Miftahul Ulum pada sarasehan di Hotel Candisari Karanganyar, Rabu 13/8.(Foto:SB/Prokopim)

KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, Rabu (13/8).

Oleh karena itu dirinya melarang suami, dan anak-anaknya untuk mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Kebumen.

“Saya tidak mengizinkan Pak Fuad, Reza, atau anak-anak saya untuk mengerjakan proyek di Kebumen. Jika ada pihak yang mencatut nama saya, mohon diabaikan. Saya dan keluarga tidak akan bermain proyek,”tandas Lilis.

Orang nomer satu di Kebumen itu menyampaikan komitmen tersebut saat hadir pada sarasehan bertema “Menakar Arah, Membongkar Masalah: Refleksi 6 Bulan Kepemimpinan Lilis-Zaeni menuju Kebumen Berdaya” di Hotel Candisari, Karanganyar, Rabu, (13/8).

Sarasehan diprakarsasi Forum Bodronolo Berdaya menyambut Enam bulan pasca dilantik, kepemimpinan Bupati Lilis Nuryani dan Wakil Bupati Zaeni Miftah. Kegiatan tersebut mendapat sorotan dari masyarakat.

Selain  Bupati Lilis Nuryani, hadir pula Sekda Edi Rianto, Kepala BPKPD Aden Andri Susilo, Kepala Bapperida Bahrun Munawir. Bahkan hadir pula mantan Bupati M Yahya Fuad, pengusaha Khayub M Lutfi,  pengurus Forum Bodronolo, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat.

blank
Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan Ketua DPRD Saman hadir pada sarasehan di Hotel Candisari, Karanganyar, Rabu 13/8.(Foto:SB/Prokopim)

Pada sesi diskusi, beberapa isu krusial diangkat oleh peserta. Salah satunya adalah fasilitas publik di Pendopo Kabumian, khususnya gedung belakang, yang dinilai tidak ramah difabel.

Selain itu, peserta juga menyoroti Surat Edaran Bupati Nomor 400.10.0466 Tahun 2025 tentang penggunaan dana desa. Surat edaran tersebut menambah alokasi dana desa untuk pengelolaan sampah (minimal 7%), Gerakan Pangan Murah (GPM) (minimal 8%), dan jalan poros desa (minimal 10%).

Aturan tambahan ini dinilai memberatkan. Sebab banyak desa kesulitan memenuhi alokasi tersebut. Apalagi APBDes tahun 2025 sudah ditetapkan. Isu lain yang mengemuka adalah revitalisasi pasar tradisional yang belum menyentuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara optimal, serta masalah akses ke tempat wisata.

 

Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD Kebumen Aden Andri Susilo menjelaskan  APBD 2025 telah ditetapkan pada November 2024. Oleh karena itu Bupati Lilis hanya melaksanakan anggaran yang sudah ada.

Meskipun menghadapi pemotongan anggaran dari pusat, Pemerintah Kabupaten Kebumen berhasil melakukan efisiensi dengan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang dianggap kurang penting ke sektor yang lebih bermanfaat.

Berikut beberapa capaian dan kebijakan yang telah direalisasikan selama enam bulan kepemimpinan Lilis-Zaeni.

Infrastruktur: Meliputi anggaran perbaikan jalan dan jembatan meningkat dari Rp51,5 miliar menjadi Rp159,9 miliar.

Revitalisasi drainase kota sebesar Rp5,1 miliar untuk mencegah banjir di pusat kota. Serta pembangunan stadion tahap 1 sebesar Rp4,3 miliar.

Pendidikan: Anggaran rehabilitasi sekolah naik dari Rp2,3 miliar menjadi Rp18,9 miliar. Ada juga rintisan pembangunan sekolah rakyat senilai Rp200 miliar dan rehabilitasi madrasah senilai Rp3,1 miliar.

Keagamaan: Pemberian tali asih sebesar Rp 600 ribu per tahun untuk 1.667 guru TPQ, beasiswa santri untuk 723 santri tidak mampu, serta bantuan untuk 42 masjid, 67 musala, dan 15 TPQ.

Kesehatan: Anggaran premi BPJS sebesar Rp45 miliar untuk Universal Health Coverage (UHC) dan pembangunan 11 puskesmas pembantu (Pustu) untuk mendekatkan fasilitas kesehatan ke masyarakat. RSUD Kebumen juga berhasil mencetak surplus lebih dari Rp10 miliar per Juni 2025, sebuah capaian historis.

Investasi dan Pariwisata: Alih fungsi bekas Pasar Hewan Purbowangi menjadi pabrik sarung tangan yang akan dibangun Oktober.

Pembangunan jalan menuju wisata Lembupurwo senilai Rp 4,3 miliar, serta program Agro Kebumen dan business matching untuk UMKM.

Bupati Lilis pada kesempatan itu menyatakan, pembangunan Kebumen tidak bisa dilakukan sendirian.

“Kami menerima setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat, selama itu baik. Nantinya, semua masukan akan saya koordinasikan dengan OPD terkait,”tandas Lilis.

Komper Wardopo