BLORA (SUARABARU.ID)– Proses pengadaan lahan untuk pembangunan Bendungan Karangnongko yang melintasi wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mulai masuk tahap pendataan dan sosialisasi.
Total kebutuhan lahan untuk proyek strategis nasional ini mencapai 680,35 hektare, dengan porsi terbesar berada di wilayah Blora, yakni 386,076 hektare.
Pembangunan bendungan ini diproyeksikan berdampak langsung terhadap 538 kepala keluarga (KK) yang tersebar di lima desa di Kecamatan Kradenan, yakni Desa Mendenrejo, Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, dan Megeri.
Desa dengan jumlah KK terdampak terbanyak adalah Nglebak sebanyak 179 KK, disusul Ngrawoh 146 KK, Nginggil 141 KK, Megeri 50 KK, dan Mendenrejo 22 KK.
“Total luasan lahan terdampak di Blora sangat signifikan. Kami mencatat setidaknya ada lebih dari 1.000 bidang tanah yang perlu didata, termasuk tanah kas desa, milik masyarakat, tanah wakaf, kawasan hutan, dan aset Perhutani,” ujar Kasi pengadaan tanah dan pengembangan BPN Blora, Atikah kepada media ini, Rabu (06/08/2025).
Berdasarkan pendataan awal, terang Atika yang juga Sekretaris pengadaan tanah dan pengembangan Bendungan Karangnonglo, total tanah masyarakat yang terdampak mencapai 183,58 hektare, dengan 905 bidang tersebar di lima desa.
Sementara tanah kas desa (TKD) yang terdampak mencapai 12,20 hektare (28 bidang), tanah wakaf 0,10 hektare (4 bidang), kawasan hutan 183,89 hektare, dan aset Perhutani 12,60 hektare (23 bidang).
Rincian Lahan Terdampak di Lima Desa diantaranya, desa Mendenrejo, tanah masyarakat 3,9 ha (13 bidang). Desa Ngrawoh, TKD 1,05 ha (9 bidang), tanah masyarakat 46,99 ha (285 bidang), tanah wakaf 0,03 ha (1 bidang), aset Perhutani 2,71 ha (9 bidang).
Desa Nginggil, TKD 1,82 ha (8 bidang), tanah masyarakat 31,55 ha (159 bidang), tanah wakaf 0,05 ha (1 bidang), kawasan hutan 183,89 ha, aset Perhutani 0,47 ha (3 bidang). Desa Nglebak TKD 1,93 ha (4 bidang), tanah masyarakat 65,12 ha (309 bidang), tanah wakaf 0,01 ha (1 bidang), aset Perhutani 9,42 ha (11 bidang). Desa Megeri, TKD 7,4 ha (7 bidang), tanah masyarakat 36,02 ha (138 bidang), tanah wakaf 0,01 ha (1 bidang).
Atika menyatakan bahwa tim saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh bidang yang teridentifikasi. Pendataan dilakukan secara menyeluruh agar proses pengadaan lahan berjalan akurat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Prinsipnya kami mengedepankan transparansi dan keadilan. Warga akan dilibatkan secara aktif dalam proses sosialisasi dan kami pastikan mereka mendapatkan kompensasi yang sesuai ketentuan,” tegas Atika.
Bendungan Karangnongko dirancang sebagai infrastruktur multifungsi yang akan memperkuat ketahanan air nasional, mendukung irigasi pertanian, penyediaan air baku, serta pengendalian banjir untuk kawasan hilir di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Proyek ini memang besar, dan kami paham akan dampak sosialnya. Tapi manfaatnya juga luar biasa besar bagi masyarakat. Maka dari itu, penting bagi seluruh pihak untuk saling mendukung dan menjaga komunikasi yang baik,” ujar Atika.
Saat ini, tim pengadaan masih terus melakukan pemetaan rinci, termasuk pendekatan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa agar informasi bisa tersampaikan ke seluruh warga. Proses ganti rugi baru akan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi, validasi, dan penilaian harga tanah rampung.
“Segala proses akan dilakukan sesuai regulasi, termasuk melibatkan tim appraisal independen dalam penilaian harga. Kami mohon warga tidak termakan isu-isu yang tidak benar. Jika ada pertanyaan, silakan koordinasi dengan tim di lapangan,” pungkas Atika.
Ely Nyunanto
