Susanti, Korwil Kecamatan Dawe, mengungkapkan bahwa dana Kekorwilan di wilayahnya hanya sekitar Rp23 juta per tahun—yang seluruhnya habis untuk kebutuhan rutin seperti listrik, air, dan langganan koran.
“Kegiatan seperti gerak jalan HUT RI, lomba MAPSI, rapat kepala sekolah, itu semua tidak ada anggarannya. Akhirnya harus ada iuran,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan para Korwil lain, termasuk soal kendaraan dinas yang usianya sudah uzur dan sering rusak.
Yang ironis seperti pembelian kertas, juga tidak ada alokasi anggaran yang diberikan oleh Dinas.
Mereka pun mengakui, praktik iuran ini pernah menjadi sorotan Inspektorat, namun kembali terjadi karena belum ada solusi anggaran jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Kudus Ali Ikhsan mengatakan bahwa rakor ini akan ditindaklanjuti karena menyangkut persoalan strategis. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah adanya back up anggaran yang diperuntukkan bagi Kekorwilan.
Ali Bustomi
