(SUARABARU.ID) :Sore itu seperti sore Senin, Selasa, dan Rabu yang sudah berjalan; sedikit letih setelah olah raga (kecil) sepulang dari kantor. Sesaat kemudian menjadi tidak biasa karena suguhan kopi pahit dan jadah garang (goreng tanpa minyak) warna coklat karya Bundanya Axel. Mata yang semula letih menjadi nyala bersemangat. Menyapu layar handphnone, membaca “reel” satu per satu yang mampir ke beranda. Postingan Pak Dahlan Iskan (akun: dahlaniskan19) “seronok” (versi Upin/Ipin) untuk dilewatkan. Begitu mempesona postingan itu, hingga fantasikupun liar lepas tak bisa ku kendalikan. Aku tenggelam dalam imaginasi.
Kumasuki rumah tua dan kulihat sebuah cermin besar tergantung di ruang tamu. Sebenarnya cermin itu retak halus di ujungnya, tapi dilihat cara memajangnya sang pemilik justru terkesan bangga terhadap benda itu. Barangkali menyadari akan kecacatannya, cermin itu oleh sang pemilik dibingkai dengan figura ukir warna keemasan. Diharapkan, oleh empunya, defraksi wajah yang dipantulkan tak lagi menjadi perhatian pengguna. Kiranya seperti itulah potret metafora postingan Dahlan Iskhan di akun Instagramnya.
Seperti menari Dahlan mengolah narasi moral dan kewarasan logika. Aku dan sebagian (besar) yang lain selalu dibuat terkesima. Meski pada saat yang sama kami tengah mencari jawab pertanyaan besar tentang arti kejujuran dalam bernegara, pesona narasi Dahlan seolah mampu mengubah haluan yang harusnya kami yakini. Kalimat hasil jemarinya lembut bagai angin pagi dan gaya tulisannya bak aroma kopi robusta di kafe kota. Namun sayang, dalam soal menyikapi dugaan ijazah Presiden Jokowi, narasi beliau seperti tak cukup rapat membungkus kuasa public untuk menyoal kebenarannya. Dahlan tidak menyebut langsung dan tidak pula membela terang-terangan, tapi dalam postingan itu layak “ditersangkakan” kalau karenanya kemudian public mengalami susut energi mengejar kebenaran. “Rasa” tidak boleh menang terhadap “bukti”, dan bahwa “kepercayaan rakyat” tidak boleh lebih berharga dari “legalitas dokumen”.
Jujur, kali ini penulis beda pendapat dengan Pak Dahlan. Ini bukan soal pribadi. Ini soal prinsip. Ketika seorang mantan menteri, pemimpin media, dan tokoh yang disegani menyodorkan tafsir etika bengkok terhadap arah kompas moral publik, maka koreksi terhadapnya layak disegerakan. Pembelokan fakta kebenaran tak sekedar menggoyang logika, namun sejatinya menggoyang fondasi bernegara.
Negara harus tegak berdiri ditopang hukum, dan hukum berdiri di atas kebenaran yang dapat diuji. Ijazah bukan hanya selembar kertas. Ia merupakan simbol sahnya jenjang pendidikan, legalitas kompetensi, dan indikator integritas. Ketika keabsahannya dipertanyakan, maka jawabannya tidak cukup dengan cerita atau empati, namun menuntut pembuktian. Dan didalam hukum beban bukti bukan berujud retorika, karena Ia merupakan tiang pancang keadilan.
Maka, ketika narasi “rasa” menggantikan norma, dan kepercayaan buta dikedepankan atas verifikasi ilmu oleh publik, itu merupakan penanda kita sedang membuka pintu lebar-lebar bagi manipulasi moral. Seorang pemimpin, siapapun dia, tidak cukup hanya dicintai. Ia harus dapat dipercaya, dan kepercayaan terhadapnya bukan didapatkan dari warisan. Kepercayaan diupayakan dari praktek kepemimpinan yang akuntabel lolos dari uji kekritisan publik.
Moralitas publik tidak bisa dibangun dengan cerita yang menyamarkan kebenaran. Apalagi jika cerita itu datang dari mereka yang punya kuasa membentuk opini, karena disitulah letak krisisnya. Ketika orang-orang bijak memilih menjadi penyair, maka kita public akan mengalami deficit penjaga nurani. Keadaan demikian tidak boleh terjadi dan public harus dientaskan dari terapung lautan tafsir yang samar.
Kita tentu tidak bisa menafikan jasa dan ketokohan Dahlan Iskan. Demikian itu maknanya pikirannya harus kita hargai. Ia adalah figur yang pernah memberi harapan, inspirasi, dan bahkan pelajaran hidup bagi banyak orang. Namun, kini saatnya ketokohan dibarengi dengan kemunculan tanggung jawab. Jelasnya, di tengah krisis integritas, tanggung jawab moral tidak boleh dikaburkan oleh gaya bertutur yang puitis membius.
Dalam filsafat sosial, ada yang disebut sebagai “kontrak moral tak tertulis” antara pemimpin dan rakyat. Kontrak ini menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kejelasan. Maka, ketika kebenaran digantikan dengan “cerita yang menyentuh hati”, dan etika digantikan dengan “pemakluman budaya”, kita bukan sedang membangun bangsa, melainkan sedang menyuap nurani publik dengan gula-gula narasi.
Moralitas bernegara menuntut ketegasan nilai, bukan kelenturan cerita. Moralitas bermasyarakat menuntut beningnya kejujuran, bukan romantisme yang memabukkan. Kita masih perlu kawatir bahwa public tidak mampu membedakan mana dalih dan mana “Dahlan”. Kecurigaan itu (saat ini) justru harus disemangati, karena mereka yang sengaja mengaburkan (kebenaran) juga berlomba menggali kuburnya. Lebih berbahaya lagi, kuburan yang disiapkannya tak sekedar untuk mengubur dosanya, namun juga orang-orang yang berpeluh menyelamatkan (bangsa) ini dari api neraka.
Cermin itu boleh tetap tergantung di sana (ruang tamu), namun harus dikenali keadaan jujurnya. Dia telah retak dan defraktif pantulannya. Publik tidak boleh menganggap biasa wajah-wajah yang dilukis oleh retakan. Oleh karenanya memperlakukan cermin retak, seharusnya semata sebagai ornamen pengisi sejarah (kelam). Publik tidak boleh diam, karena anak cucu suatu saat bertanya dan mencari jawab siapa yang memutar logika retakan menjadi kebenaran penuh pesona, dan menjadikan atasnya fondasi hidup bersama.
Hartono Sri Danan Djoyo, Gerakan Jalan Lurus Indonesia
