WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang tidak mencapai 100 persen, karena ada langkah efisiensi. Baik efisiensi dari nilai, volume, maupun jenis belanja. Yang itu dilaksanakan tanpa mengurangi target pencapaian atas program dan pelaksanaan kegiatannya.
Demikian dijelaskan Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, Selasa (10/6/25), saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Wonogiri. Jawaban Bupati ini, disampaikan dalam forum rapat paripurna Dewan, yang digelar di Ruang Graha Paripurna lantai atas Gedung DPRD Wonogiri.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono, didampingi Wakil Ketua Sugeng Achmady, Krisyanto dan Suryo Suminto serta Sekretaris DPRD Edhy Tri Hadiyantho. Hadir sebanyak 39 dari 50 Anggota Dewan, untuk membahas kelanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Mengawali rapat, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, membacakan absensi kehadiran anggota. Dari 27 Anggota Fraksi PDI Perjuangan hadir 25, Fraksi Partai Golkar sebanyak 7 hadir 3, Fraksi PKS sebanyak 5 yang hadir 4, Fraksi Gerindra Plus PAN sebanyak 7 yang hadir 4, Fraksi Kebangkitan Bangsa Demokrat sebanyak 4 yang hadir 3.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono, menyampaikan ucapan selamat dan memberikan apresiasi kepada Bupati, yang kembali memperoleh prestasi di bidang pengelolaan keuangan. Yakni mendapatkan lagi penghargaan dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK), dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Juru Bicara
Pada rapat paripurna sebelumnya, ada 5 juru bicara fraksi yang menyampaikan pandangan umum. Mereka terdiri atas Dudie Adytia Kurniawan dari Fraksi PDI Perjuangan, Widiyatno dari Fraksi Partai Golkar, Iwan Susilo (Fraksi PKS), Jati Waluyo (Fraksi Gerindra Plus PAN), dan Sugiharno (Fraksi Kebangkitan Bangsa Demokrat)
Kata Bupati, program yang tidak mencapai target Tahun 2024, adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah, karena menyesuaikan dengan regulasi. Seperti program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tidak mencapai target, karena ada perubahan indeks perjalanan dinas.
Terkait anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Bupati menjelaskan itu untuk membeayai keperluan mendesak atau keadaan darurat penanganan bencana berskala lokal. ”Seperti kekeringan telah dialokasikan pada anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) . ”Sehingga realisasi BTT tidak signifikan, belum memenuhi ketentuan presentase yang telah ditetapkan,”’ tandas Bupati Setyo Sukarno.
Pada bagian lain, Bupati Setyo Sukarno, menyatakan, untuk meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat, dilakukan dengan penguatan ekonomi kerakyata. Yakni dengan memperlancar produksi dan memperkecil hambatan distribusi produk lokal. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, dialkukan dengan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan daya saing, baik di sektor lapangan kerja maupun wirausaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Wonogiri, tambah Bupati, akan terus melakukan peningkatan produktivitas ekonomi secara riil, melalui optimalisasi sektor pariwisata, pertasnian dan retribusi daerah. ”Sehingga menambah potensi kenaikan pendapatan daerah,” kata Bupati. Realisasi belanja modal, mempunyai dampak pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehinggga mendorong pertumbuhan ekonomi.(Bambang Pur)
