Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro menjelaskan, bahwa pinjaman daerah yang disepakati terdiri dari dua bagian, pertama, pinjaman jangka pendek sebesar Rp 10 miliar yang digunakan untuk mendukung pengelolaan kas daerah pada tahun anggaran 2025.
Kedua, pinjaman jangka menengah, lanjut Irianto Harko Saputro, senilai Rp 205 miliar diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan 41 ruas jalan dengan masa anggaran tahun 2025 dan pelunasan dimulai pada tahun 2026 hingga 2028.
“Pinjaman daerah ini tidak hanya untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, tetapi juga untuk mendorong pergerakan aktivitas usaha masyarakat serta memperkuat pelaku ekonomi lokal,” jelas Irianto Harko Saputro.
Lebih lanjut, Direktur Utama Bank Jateng menjelaskan bahwa pinjaman ini menjadi bukti nyata kontribusi Bank Jateng dalam menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Blora.
Blora Utang Rp 365 Miliar
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga langkah strategis membangun fondasi yang kuat demi masa depan Kabupaten Blora yang lebih baik. Semoga seluruh prosesnya berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama Bank Jateng.
Pada kesempatan itu, Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan bahwa proses seleksi lembaga keuangan untuk penyediaan pinjaman telah melalui mekanisme yang transparan dan profesional.
“Dari empat lembaga keuangan yang mengajukan proposal, hasil analisis Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menunjukkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menempati peringkat pertama,” ungkap Bupati Blora.
Bupati Blora menegaskan bahwa pinjaman ini merupakan kali kedua Pemkab Blora bekerja sama dengan Bank Jateng. Pinjaman kali ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan infrastruktur sebesar Rp 205 miliar dan Rp10 miliar untuk likuiditas kas daerah.
“Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dengan demikian, manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan, dan diharapkan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Blora.
Lebih lanjut, Bupati Blora mengatakan bahwa Pemkab Blora kini tengah fokus pada isu ketahanan pangan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung agenda Gubernur Jawa Tengah di Ketahanan Pangan dan yang lainnya.
“Gubernur Jawa Tengah telah menekankan bahwa tahun 2026 menjadi tonggak swasembada pangan. Alhamdulillah, Blora saat ini berada di peringkat enam besar produksi padi se-Jawa Tengah, dan dua besar untuk jagung. Ini harus kita pertahankan dan tingkatkan,” imbuh Bupati Blora.
Untuk diketahui, pinjaman daerah ini kali kedua dilakukan oleh Pemkab Blora. Yakni, di tahun 2022 Pemkab Blora juga melakukan hal yang sama dengan pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar. Sehingga jumlah pinjaman daerah seluruhnya menjadi Rp 365 miliar.
Kudnadi Saputro
