“Kalau mengacu berdasarkan persyaratan pencalonan 20 persen dari kursi legislatif kemarin, seharusnya pilwakot kemarin bisa diikuti lima pasangan calon. Makanya kita menganggarkan dana banyak untuk itu, mulai dari fasilitasi alat kampanye hingga bahan kampanye. Tapi faktanya kemarin cuma diikuti dua pasangan calon saja,” katanya.
Di luar dari anggaran untuk para calon, Zaini mengungkapkan, terdapat juga masalah efisiensi yang berimbas pada kegiatan-kegiatan yang dari sisi harga turun dan beberapa hal lain yang berkenaan juga diminimalkan nilainya.
Walau begitu, di sisi lain ada juga anggaran dana yang melebihi rencana, seperti anggaran bimbingan teknis (bimtek) KPPS.
Penyusunan anggaran sendiri yang berkaca pada pilkada 2020 dimana bimtek KPPS dianggarkan tiga kali dengan masing-masing dua orang, namun ternyata untuk pilkada 2024 seluruh KPPS sebanyak tujuh orang mengikuti bimtek.
Zaini mengungkapkan, dari banyaknya sisa anggaran yang tidak terpakai tersebut, KPU Kota Semarang akan mengembalikan seluruhnya sisa dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada ke kas negara melalui Pemkot Semarang.
“Seluruh sisa dana hibah maksimal akan dikembalikan pada 5 Mei 2025. Saat ini kami sedang melengkapi laporan-laporan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kemarin.
Besarannya di sekitar range Rp 20 miliar – Rp 25 miliar, dikembalikan semua ke Pemkot Semarang,” katanya.
Hery Priyono
