Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring. Partisipasi luas ini mencerminkan antusiasme berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas regulasi nasional. Dengan dukungan dari berbagai lembaga dan institusi, diharapkan bahwa upaya harmonisasi regulasi dapat terus berkembang dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat luas.
Usai acara peluncuran, agenda dilanjutkan dengan sesi bedah Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Kedua, yang dipandu oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Unan Pribadi, dan Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Edisi Kedua oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti. Sesi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi peserta terkait tantangan dan solusi dalam penyusunan regulasi di berbagai tingkatan pemerintahan.
Pemaparan mengenai aplikasi e-harmonisasi juga menjadi salah satu bagian utama dalam acara ini. Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Alexander Palti, menampilkan fitur-fitur unggulan dari aplikasi ini dan bagaimana implementasinya dapat mendukung kerja pemerintah dalam memastikan bahwa semua regulasi yang disusun berada dalam satu kerangka hukum yang terpadu.
Ditjen PP optimis bahwa dengan adanya inovasi ini, sistem hukum di Indonesia akan semakin maju dan inklusif. Keberadaan buku tanya jawab serta aplikasi e-harmonisasi merupakan bagian dari transformasi menuju tata kelola regulasi yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Ditjen PP terus berupaya untuk menghadirkan regulasi yang lebih baik demi mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan di Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, serta mitra strategis lainnya, regulasi yang dihasilkan di masa depan akan semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Inovasi yang dilakukan Ditjen PP diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam membangun sistem hukum yang lebih adaptif, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ning S
