KUDUS (SUARABARU.ID) – Sebanyak 16,5 ribu Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 lalu tercatat masih menganggur. Jumlah tersebut setara dengan 3,99 persen total Angkatan kerja di Kabupaten Kudus yang sebanyak 518,22 ribu jiwa.
Temuan tersebut berdasarkan Laporan Indikator Strategis Kabupaten Kudus 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus per Desember 2024 lalu. Yang cukup mengejutkan, lulusan perguruan tinggi justru menjadi penyumbang terbesar dalam kelompok pengangguran tersebut.
Kepala BPS Kudus, Eko Suharto, mengungkapkan dari total jumlah penduduk yang menganggur tersebut, lulusan perguruan tinggi melonjak menjadi 7,56 persen, naik signifikan dari 5,51 persen pada 2023.
“Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Kudus,” ujar Eko baru baru ini.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya pengangguran di kalangan sarjana adalah idealisme dalam memilih pekerjaan.
Banyak lulusan perguruan tinggi menolak pekerjaan di luar bidang keilmuan mereka, sehingga mempersempit peluang kerja yang tersedia.
“Mereka ingin pekerjaan yang sesuai dengan jurusan dan tingkat pendidikan. Padahal, dunia kerja terus berubah dan menuntut fleksibilitas,” tambah Eko.
Di sisi lain, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) justru mengalami penurunan angka pengangguran. Pada 2023, TPT lulusan SMK mencapai 4,63 persen, tetapi turun menjadi 3,55 persen di 2024.
Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan praktis yang dimiliki lulusan SMK lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Sementara itu, lulusan SMA umum mengalami kenaikan tingkat pengangguran dari 3,31 persen menjadi 3,98 persen.
Lulusan SMP dan SD memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah, masing-masing 1,42 persen dan 1,81 persen, dengan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Fenomena meningkatnya pengangguran di kalangan sarjana menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
Eko menegaskan perlunya sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih relevan serta membekali lulusan dengan keterampilan adaptif.
“Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya mengandalkan gelar, tetapi juga siap bersaing di dunia kerja,” pungkasnya.
Ali Bustomi
