Dalam hal penerimaan pajak daerah, Joko Widodo mendorong digitalisasi pemungutan pajak.
“Digitalisasi ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan menekan biaya operasional. Namun, upaya ini harus dibarengi dengan langkah konkret untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak daerah,” jelasnya.
Efektivitas dalam pengelolaan pajak akan sangat mempengaruhi kelancaran pembiayaan pembangunan di Kota Semarang.
Tak hanya itu, Joko juga menyoroti perlunya peningkatan pelayanan publik yang cepat dan murah.
“Pelayanan yang efisien dapat menekan pengeluaran masyarakat. Selain itu, perbaikan fasilitas publik juga menjadi prioritas, karena kenyamanan dan produktivitas masyarakat adalah hal yang sangat penting,” pungkasnya.
Dengan berbagai usulan tersebut, Fraksi PKS berharap RAPBD 2025 dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan warga Kota Semarang.
Hery Priyono
