blank
Ilustrasi Prabowo (Foto: Detik.com)

Oleh : Zakariya Anshori Chamim

JEPARA (SUARABARU.ID)- Proses politik pergantian Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 telah berlangsung secara konstitusional pada 20 Oktober 2024.

Babak baru pemerintahan Prabowo-Gibran akan dimulai. Drama politik sejak keputusan MK, pencopotan Ketua MK hingga pencopotan Ketua KPU mewarnai pergantian pemerintahan yang baru.

Kabinet “Gemoy” yang terdiri dari 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri diharapkan bisa tancap gas dalam 100 hari ke depan. Kabinet ‘Zaken’ yang beraroma akomodasi berbagai macam kepentingan, akan diuji kekompakan dan kesolidannya.

Presiden Prabowo yang mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad tentu telah menyiapkan strategi dan program yang teknokratis sekaligus populis.

Kepemimpinan dan kemampuan manajerial Presiden Prabowo tentu tidak diragukan lagi.

Impian dan harapan Presiden Prabowo bahwa Negara Indonesia akan menjadi Macan Asia yang disegani, tidak boleh mengabaikan tingkat kesejahteraan rakyat.

Persoalan ekonomi yang dihadapi sebagian besar masyarakat Indonesia masih berkutat pada penyediaan kebutuhan pokok; pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.

Ambisi pertumbuhan ekonomi 8% pertahun diharapkan dibarengi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Kedaulatan pangan nasional harus terus dijaga dan diupayakan tidak hanya melalui food estate dan impor pangan, tetapi dengan intensifikasi yang melibatkan para petani.

Kemudahan akses petani untuk mendapatkan benih padi, bibit tanaman pangan dan holtikultura lainnya, ketersediaan pupuk, teknologi pasca panen hingga pemasaran hasil pertanian harus menjadi “ekosistem ekonomi pertanian” yang memberikan keuntungan kepada petani.

Kelompok tani, koperasi tani dan badan usaha milik petani harus dikembangkan secara optimal untuk menghadapi ‘krisis pangan global’ yang mungkin akan terjadi.

Masyarakat masih banyak tergantung pada ketersediaan beras murah dan energi (bahan bakar minyak) yang tetap disubsidi bagi kalangan miskin dan rentan miskin.

Listrik bersubsidi bagi rumah tangga miskin tetap diperlukan.
Pendidikan yang murah dan berkualitas perlu dibarengi dengan perbaikan penghasilan guru, baik negeri maupun swasta.

Janji Timses Prabowo meningkatkan kesejahteraan guru harus segera direalisasikan. Kesejahteraan guru adalah kunci pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.

(Penulis adalah Politisi PKB dan Ketua Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN) PCNU Jepara 2010-2015)