TEGAL (SUARABARU.) – Pimpinan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Semarang Jumat, (27/9/2024).
“Dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri pejabat Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Kemenkeu RI tersebut dibahas berbagai isu strategis inflasi di tingkat global, nasional, hingga di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan,” kata kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Marwadi, Sabtu (28/9/2024).
Mulai dari isu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang telah dijalankan oleh TPID.
Dalam diskusi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Marwadi menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang didasarkan pada data agar nantinya kebijakan yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, Marwadi juga mengajak TPID di wilayah Eks Karesidenan Tegal untuk menyalaraskan langkah antara upaya pengendalian inflasi dengan upaya menjaga kesejahteraan petani, peternak dengan memastikan tingkat inflasi berada pada kisaran targetnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kemenko Perekonomian, Andriansyah Ph.D selaku narasumber menyampaikan bahwa selain inflasi Volatile Foods (komoditas pangan), komoditas inflasi dari Inflasi Inti dan Administered Prices juga perlu diwaspadai sebagai pendorong inflasi.
Selain itu, berdasarkan hasil penilaian TPID Awards 2023, secara keseluruhan TPID di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mencatatkan penilaian TPID yang tumbuh positif dibanding Tahun 2022.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, SH, MAP yang hadir secara daring sebagai narasumber menekankan agar Pemda dapat menjalankan 9 upaya Pemda dalam pengendalian inflasi, seperti melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.
Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Kementerian Keuangan, Rossi Rizki Bestari menyampaikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi Pemda berupa dana.
Sepanjang Tahun 2024, realisasi belanja APBD di Eks Karesidenan Pekalongan terkait inflasi tercatat meningkat dibanding Tahun 2023 yang didominasi untuk belanja modal serta barang dan jasa dalam rangka menjaga kelancaran distribusi.
Hasil pembahasan dalam HLM tersebut akan menjadi rencana tindak lanjut bagi seluruh TPID di Eks Karesidenan Pekalongan dalam menjaga stabilitas harga hingga akhir Tahun 2024 dan menghadapi momentum Nataru.
Sutrisno
