GROBOGAN (SUARABARU.ID) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Grobogan mengadakan kegiatan Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 202 di Hotel 21 Purwodadi, Senin 8 Juli 2024.
Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo mebuka acara yang dihadiri para tamu undangan yang berasal dari organisasi, baik sosial, keagamaan, maupun budaya dan kemahasiswaan.
Tampil sebagai narasumber Dani Agus Haryanto dari PWI Grobogan dan Bambang Siswo, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Grobogan.
Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ngatiman mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini sudah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih atau coklit yang berawal dari tanggal 31 Mei 2024 dan berakhir pada 23 September 2024.
Dasar hukum dalam pelaksanaan coklit ini yaitu Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.
Relawan Demokrasi
Ngatiman mengatakan, KPU Grobogan juga membentuk relawan demokrasi sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Grobogan pada Pilkada Serentak 2024 ini.
“Strategi perlu dilakukan untuk dapat mencapai target pemilih pada Pilkada Serentak 2024 ini. Tahun lalu, jumlah pemilih di bawah target, itu karena bertepatan dengan masa pandemi dan hanya satu pasangan calon saja untuk Pilbup,” ujar Ngatiman.
Peran Media dan Kerawanan
Dani Agus Haryanto narasumber dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Grobogan, mengatakan, peran media dalam Pilkada Serentak 2024 ini yakni menangkal berita-berita hoaks yang memecah belah masyarakat saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Media berperan menangkal berita hoaks yang memecah belah masyarakat dan media juga berperan serta menyosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, karena itu sebagai bagian tugas media pers dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” papar Dani Agus Haryanto.
Baca juga Pencuri Gasak Blok Mesin Motor di Brati Grobogan
Sementara, Sekretaris Kesbangpol Grobogan, Bambang Siswo lebih memaparkan tentang potensi kerawanan dalam tahapan Pilkada, seperti pendaftaran pasangan calon, pelaksanaan kampanye dan tahapan pengadaan serta distribusi logistik.
Money Politics
Pada sesi tanya jawab, Ketua MUI Grobogan, KH Yasin menyampaikan tentang money politics. Menurut dia, demokrasi bisa berjalan baik, ketika pemilih sudah merasa dirinya kaya.
“Selama pemilih masih di bawah, maka demokrasi akan sulit berjalan dengan baik, tentu praktik money politics muncul di masyarakat,” ujar KH Yasin.
Dia menjelaskan, money politics ini sejatinya bisa diperangi atau dihilangkan, yakni dimulai dari pemberi atau dari yang di atas. “Bisa dihilangkan dan itu dimulai dari pemberi atau dari yang atas. Sebab jika pasangan calon atau calonnya karena mereka takut tak terpilih sehingga melakukan praktik itu,” ujar KH Yasin.
Tya Wiedya
