SEMARANG (SUARABARU.ID) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah dan TPID Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) di Kota Semarang, Rabu (6/3/2024).
Kegiatan ini digelar untuk mencermati peningkatan harga pada beberapa komoditas pangan seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras dan cabai merah yang mengakibatkan angka inflasi Jawa Tengah meningkat, baik secara bulanan (0,57%) maupun tahunan (2,98%).
HLM dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kepala Daerah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik serta BUMN dan BUMD.
Dalam HLM tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra, menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan dalam rangka mengantisipasi risiko peningkatan tekanan inflasi.
“Pertama, mempercepat implementasi penguatan produktivitas pangan strategis, penguatan ekosistem Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan dan perluasan kios pengendalian inflasi untuk mengatasi permasalahan struktural pada tiga komoditas pangan utama, seperti beras, bawang merah, dan aneka cabai,” katanya.
Kedua, melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga beras melalui percepatan penyaluran SPHP, penyaluran bantuan pangan beras, intensifikasi pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pengalihan Cadangan Beras Pemerintah kepada komersil untuk pengendalian harga beras premium.
“Ketiga, mengatur waktu agar kenaikan harga atau tarif komoditas yang diatur oleh pemerintah daerah, antara lain tarif PDAM dan tarif layanan RSUD, dilakukan pada saat tekanan inflasi rendah atau dilakukan secara bertahap,” katanya.
Sejalan dengan rekomendasi Bank Indonesia, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyampaikan arahan kepada Bupati dan Walikota agar aktif memantau perkembangan inflasi di daerahnya melalui koordinasi dengan BPS dan anggota TPID.
“Bupati dan wali kota juga jangan lupa menyampaikan laporan harian perkembangan harga kepada Irjen Kemendagri serta mengkaji potensi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik intra maupun antar Provinsi,” katanya.
Selain itu, Nana juga menekankan bahwa OPD di Jawa Tengah perlu melakukan sinergi hulu-hilir untuk menjaga stabilitas inflasi, mulai dari memastikan ketersediaan benih unggul, menjamin ketersediaan air bagi pertanian, hingga bersinergi dengan satgas pangan Polda Jateng untuk memonitor perkembangan harga di pasar.
“Optimalkan juga sinergi BUMD pangan dan BUMP untuk meningkatkan ketersediaan komoditas pangan di Jawa Tengah,” katanya.
Dalam waktu dekat, sebagai salah satu tindak lanjut HLM sekaligus wujud sinergi untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H, BI Jateng bersama Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang akan menyelenggarakan GPM Serentak.
Kegiatan ini dilakukan pula serentak oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia lainnya yang berada di wilayah Jawa Tengah antara lain di Semarang, Solo, Batang, Cilacap, dan Banyumas dan beberapa kota/kabupaten lain pada tanggal 8 dan 15 Maret 2024, serta 2 April 2024.
Adapun komoditas dalam kegiatan GPM tersebut meliputi beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, gula, telur ayam, serta beberapa komoditas pangan lainnya.
Hery Priyono
