SURAKARTA (SUARABARU.ID) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Nyimak dan Bicara Kebijakan Fiskal Kemenkeu.
Kegiatan diikuti ratusan mahasiswa dengan tema Unlocking Creativity, Innovations for a Sustainable dibuka Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.di kampus setempat, Kamis (29/2).
Kegiatan yang terselenggara diantaranya berupa penandatanganan kerja sama antara FEB UNS dan Kemenkeu, conference perekonomian terkini dan arah kebijakan fiskal, talkshow ekonomi kreatif dan dukungan APBN, serta peresmian Fiscal Corner.
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. dalam sambutannya mengatakan, Kemenkeu sudah saatnya menggandeng FEB dan fakultas lain di UNS untuk maju bersama-sama mengembangkan SDM.
Mengenai fitur-fitur di Fiscal Corner yang telah digagas Kemenkeu dan FEB UNS sangat mendukung pelaksanaan perkuliahan di FEB terutama pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Fitur-fitur Fiscal Corner yang akan diisi dengan adanya materi perkuliahan itu sangat penting karena untuk kerja sama di kampus ada MBKM. Pada program ini mahasiswa diberi kesempatan satu sampai dua semester untuk beraktivitas di luar kampus.
“Dosennya juga demikian, dalam artian boleh mengajar di luar kampus baik sebagai pengajar maupun sebagai konsultan dan sebagai tutor,” jelasnya.
Dikemukakan, perguruan tinggi memiliki SDM berlebih, sehingga menjadi motor pendorong untuk memajukan inovasi-inovasi dalam melakukan penelitian.
Untuk ini, UNS memberikan seluas-luasnya bagi Kemenkeu guna berkolaborasi.
Sementara itu Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah menegaskan, Kementerian Keuangan merupakan institusi yang diberi mandat untuk mengelola kebijakan fiskal atau menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara di dalam pemerintahan yang tentunya dalam kapasitas membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Amanat yang diemban Kemenkeu adalah mengelola APBN yang merupakan uang rakyat Indonesia dan digunakan tentunya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan pertumbuhan ekonomi global berdampak pada ekonomi khususnya di Jateng. Namun APBN mampu berperan menjadi peredam. APBN dapat menjadi peredam benturan atas risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat
Jika kita lihat kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat serta momentum pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan pijakan kuat bagi APBN, dalam rangka mencapai target pembangunan Jawa Tengah di tahun 2024.
“Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 berhasil mencapai Rp111,85 triliun atau 105,73 persen dari target. Realisasi belanja APBN mencapai 108,57 triliun atau 97,63 persen dari pagu,” kata dia.
Selain itu, kemanfaatan APBN di dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah di antaranya adalah sebagai instrumen di dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Masih dalam kesempatan sama , Direktur Kreatif Nussa Rarra, Bony Wirasmono, mengapresiasi pelaksanaan Nyimak dan Bicara Kebijakan Fiskal sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah pada industri kreatif.
“Acara-acara seperti ini merupakan salah satu dukungan buat kami di pelaku industri kreatif untuk mendapat exposure lebih. Karena memang pada industri ini terutama di animasi, sangat muda banget,” bebernya.
Bagus Adji
