SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bakal membuka posko terpadu guna memantau penyelenggaraan pemilu 2024 di wilayah itu.
“Pemprov Jateng akan membuka posko pemantauan pemilu,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana usai rapat koordinasi pemantauan perkembangan situasi politik dan kesiapan pemilu 2024 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat 2 Februari 2024.
Persiapan dilakukan menghadapi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.
Pj Gubernur telah menugaskan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng untuk ikut memantau dinamika Pemilu di 35 kabupaten/kota.
Nana sudjana mengatakan, posko tersebut akan menampung seluruh permasalahan dan perkembangan yang ada di seluruh daerah.
Salah satunya laporan dari seluruh Kepala OPD di lingkup Pemprov Jateng yang ditugaskan.
Penugasan seluruh Kepala OPD Pemprov Jateng sesuai dengan surat tugas yang sudah diterbitkan sejak 5 Januari 2024 lalu.
Adapun penekanannya disebutkan dari koordinasi dengan instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.
“Mereka juga harus koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena mereka yang dekat dengan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan pemilu yang sejuk, nyaman, dan damai. Itu tugasnya,” kata Nana Sudjana purnawirawan Polri itu.
Sementara itu, Anggota KPU Jawa Tengah, Akmaliyah mengatakan, persiapan Pemilu 2024 di Jawa Tengah sudah 90 persen.
Sebanyak 821.093 orang KPPS dan 234.598 orang Linmas yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jateng sudah terpenuhi.
Sementara untuk logistik, semua logistik pemilu yang ada di luar kotak suara sudah didistribusikan sampai tingkat desa/kelurahan.
Adapun logistik yang ada di dalam kotak suara sedang tahapan pengepakan. Di dalamnya ada perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi surat suara, alat coblos, tinta, dan formulir C Hasil untuk menghitung perolehan pemungutan suara.
“Logistik ini pada H-7 sudah geser ke kecamatan,” kata Akmaliyah.
Akmaliyah menambahkan, mitigasi juga dilakukan untuk tempat atau wilayah geografis yang rawan bencana. Misalnya sekitar lereng Gunung Merapi ada Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang.
“Sudah dimitigasi bagaimana nanti pemungutan suara ketika ada bencana alam,” katanya.
Diaz Aza
