JEPARA(SUARABARU.ID) – Proyek kegiatan konstruksi yang ditenderkan, akan menjadi penyumbang efisiensi keuangan terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jepara tahun 2023. Hal itu terungkap dari data yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko pada Kamis (14/12/2023) siang, di kantornya.
“Ada 103 paket kegiatan (konstruksi). Selisih HPS dengan kontrak sebesar Rp9 miliar atau 8,84 persen,” kata Edy Sujatmiko kepada para kepala perangkat daerah.
Saat mengatakan hal tersebut, dia memberi arahan dalam rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (Rakor POK) menjelang tutup tahun anggaran 2023. Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sorokartono Setda Jepara itu, dia meminta agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk menyelesaikan target kegiatan dalam APBD 2023.
Berdasar data yang dibuka Sekda Edy Sujatmiko, harga perkiraan sendiri (HPS) untuk 103 paket kegiatan konstruksi itu mencapai Rp102,5 miliar. Setelah ditenderkan, total nilai kontraknya sebesar Rp93,4 miliar. Selisih HPS dan kontrak itu mencapai Rp9 miliar lebih.
Angka itu jauh di atas efisiensi kontrak pengadaan barang sebesar Rp105 juta dan kontrak jasa/konsultasi yang totalnya Rp4,3 juta. Sedangkan total efisiensi nontender sebesar Rp749 juta yang terdiri dari kegiatan konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.
Menuju injury time pelaksanaan APBD, perangkat daerah diminta segera menyelesaikan kegiatannya. Hingga rekapitulasi evaluasi per 11 Desember 2023, masih ada 14 persen kegiatan fisik yang belum rampung 100 persen. Sedangkan jika dihitung dengan pendekatan nilai uang, masih 17,5 persen anggaran daerah yang belum terserap.
“Tapi bukan berarti uangnya dikejar untuk dihabiskan. Kalau memang target kegiatannya sudah tercapai, berarti efisiensi anggaran,” kata Edy Sujatmiko.
Hal ini misalnya terjadi di Kecamatan Karimunjawa yang baru mencairkan 60 persen anggaran. Plt. Camat Karimunjawa Anwar Sadat saat dimintai keterangan oleh Sekda Edy Sujatmiko mengatakan, ada anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit Listrik tenaga disel (PLTD) yang tak lagi dicairkan, karena beralihnya sumber energi ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Selain itu, ada anggaran rencana pelebaran embung Legon Lele yang tidak jadi dibayarkan, karena ada persoalan pada pemilik tanah.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Jepara Mijil Sulasih mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah. Evaluasi didasarkan pada pelaporan pelaksanaan kegiatan sampai 11 Desember 2023.
Hadepe – Bkp
