SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggandeng Bank Indonesia mendirikan Toko Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan angka inflasi di Kota Semarang.
Hal ini disampaikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, usai mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorwil TPID) di Hotel Tentrem Semarang, Kamis (19/10/2023).
Menurut walikota, Toko TPID yang rencananya akan berlokasi di Kanjengan ini akan menjadi ‘food station’. Ini menjadi upaya terpadu untuk mengendalikan inflasi pangan dengan menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga.
“Jadi nanti Toko TPID ada di Kanjengan. Yang mengelola adalah dari BUMP (Badan Usaha Milik Petani),” katanya usai acara rakor.
Ia menyebut, nantinya konsep dari Toko TPID tersebut kurang lebih hampir sama dengan Pak Rahman (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman).
“Hanya saja Pak Rahman kan mobile dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Namun kalau Toko TPID akan terpusat di Kanjengan dan tentu disupport oleh Bank Indonesia,” katanya.
Wali kota mengaku jika rencana untuk launching Toko TPID tersebut akan berlangsung pada awal November 2023 yang akan dilakukan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah.
Tak hanya itu, wali kota juga akan melaksanakan delapan arahan PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dalam Rakorwil TPID tersebut.
“Ada delapan langkah yang harus dilakukan untuk pengendalian inflasi. Karena inflasi month to month (m-to-m) pada September 2023 naik dari 0,33 menjadi 0,41. Itu naiknya tajam sekali dan faktor pemicunya adalah kenaikan harga beras dan gula,” katanya.
Makanya, lanjutnya, PJ Gubernur memberi delapan arahan delapan kepada Kepala Daerah yang hadir.
“Kita fokus tekan inflasi mulai dari optimalisasi arahan Mendagri, pencermatan anggaran inflasi APBD, optimalisasi perencanaan anggaran, melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya percepatan pengendalian beras di Jateng serta memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami pangan lainnya,” katanya.
Pj Gubernur Jateng, katanya, juga menyampaikan selain pemerintah daerah mengirim data ke Kemendagri dan di pemerintah provinsi, akan ada pertemuan rutin terkait pembahasan potensi inflasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputro, mengatakan, di Jawa Tengah pada September 2023 tercatat ada enam kabupaten/kota yang inflasinya tinggi di atas inflasi nasional.
“Ini sudah warning, sudah red color. Ini disebabkan oleh inflasi beras,” kata Rahmat.
Oleh karena itu, selain operasi pasar ia akan membuat terobosan membuat Toko TPID di beberapa daerah. Pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dengan mendirikan Toko TPID di Pasar Kanjengan Semarang.
“Semoga ini bisa direplikasi di lima kabupaten/kota lain pencatat inflasi, yaitu Kudus, Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Solo,” katanya.
Hery priyono
