Menkumham menyatakan salah satu hambatan terbesar dalam hal akses terhadap informasi hukum adalah kompleksitas bahasa hukum/ regulasi. Hal ini memberikan tanggung jawab baru bagi pemerintah untuk lebih mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat.
Yasonna menyambut baik terselenggaranya Legal Development Content Creator yang baru pertama kali dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.
“Pemerintah membutuhkan pendekatan baru dalam mengkomunikasikan kebijakannya pada publik dengan media yang lebih ‘membumi’. Salah satunya melalui media sosial,” kata Yasonna.
Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana mengatakan, LDCC merupakan salah satu wujud kolaborasi industri kreatif dengan pemerintah, khususnya BPHN, dalam menyampaikan informasi hukum dan membangun budaya hukum di Indonesia. Penyelenggaraan LDCC Awards ini berperan sebagai langkah nyata dalam menyebarkan informasi dan dokumentasi hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN.
“Melalui penghargaan ini, diharapkan dapat mendorong anggota JDIHN lainnya untuk mengikuti langkah serupa. Penyebaran informasi dan dokumentasi hukum seperti ini juga akan dijadikan sebagai salah satu aspek penilaian dalam mengevaluasi kinerja anggota JDIHN pada tahun 2024. Dengan adanya kompetisi seperti ini diharapkan anggota JDIHN dapat lebih terpacu kreativitasnya dalam menyosialisasikan dokumen dan informasi hukum,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto menyampaikan apresiasinya dan berharap penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.
Selain Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, anggota JDIHN di bawah bimbingan Kanwil yang mendapat penghargaan antara lain pada kategori tingkat Provinsi, Jawa Tengah meraih posisi terbaik I. Kemudian untuk tingkat kabupaten, Batang menduduki terbaik II, Semarang terbaik III, Wonosobo terbaik IV, Magelang terbaik V, Sukoharjo terbaik VII, dan Kabupaten Demak terbaik X. Sementara itu untuk tingkat kota, Tegal mendapat penghargaan terbaik V.
Ning S
