Achmad Santosa menjelaskan, kerja sama antara IOJI dengan Pemprov Jateng selama ini sangat aktif dan intensif. Bahkan kerja IOJI di Jateng dianggap paling intensif dibandingkan di daerah lain di Indonesia. Peran yang dilakukan itu sebagai bentuk komitmen IOJI dalam mendukung kebijakan Pemprov Jateng.
Di Jateng, IOJI intens melakukan riset untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari Pemprov Jateng. Termasuk sosialisasi kebijakan dan konsultasi publik terkait kebijakan yang akan disahkan.
“Kami juga melakukan penguatan kesadaran masyarakat bekerja sama dengan OPD. Kami berharap bisa membantu lebih banyak lagi atas arahan dari Pak Pj Gubernur,” ujar Achmad Santosa.
Terkait perlindungan nelayan kecil, Achmad Santosa, memaparkan IOJI bersama Pemprov Jateng sedang melakukan konsultasi publik dengan nelayan kecil. Konsultasi publik itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi.
Dengan mengetahui berbagai persoalan itu, ia bisa melakukan upaya pencegahan maupun cara mengatasinya, baik dalam bentuk regulasi Peraturan Gubernur maupun Perda.
“Dari situ kami akan lihat efektivitasnya bagaimana tentang kebijakan ini. Lagi-lagi menurut saya, memang pengawasan dan penegakan hukum itu menjadi penting,” katanya.
Adapun terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pj Gubernur Jateng juga sudah memberikan arahan kepada dinas terkait dan IOJI untuk segera mengambil langkah. Di antaranya dengan memetakan persoalan dan menyiapkan aturan-aturan daerah. “Kami membantu sebagai ahli saja,” kata Achmad Santosa.
Hery Priyono
