WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Pemkab Wonogiri kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RepubIik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Tengah. Ini terkait atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Bagian Prokopim Pemkab Wonogiri, Selasa (9/5), mengabarkan, perolehan ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut, terhitung mulai Tahun 2015.
Momentum ini, sekaligus menjadi salah satu kado ulang tahun Hari Jadi Kabupaten Wonogiri yang Ke-282 Tanggal 19 Mei 2023. Penyerahan predikat opini WTP, dilakukan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho, kepada Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri, Setyo Sukarno, di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo, menyebut, opini WTP itu bisa diperoleh berkat kerja kolektif jajaran serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Meski demikian, opini WTP itu harus tetap dimaknai sebagai tekad Pemkab Wonogiri, untuk memperbaiki manajerial kerja.
Ditindaklanjuti
Bagian Prokopim Pemkab Wonogiri, Selasa (9/5), mengabarkan, perolehan ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut, terhitung mulai Tahun 2015.
Momentum ini, sekaligus menjadi salah satu kado ulang tahun Hari Jadi Kabupaten Wonogiri yang Ke-282 Tanggal 19 Mei 2023. Penyerahan predikat opini WTP, dilakukan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho, kepada Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri, Setyo Sukarno, di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo, menyebut, opini WTP itu bisa diperoleh berkat kerja kolektif jajaran serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Meski demikian, opini WTP itu harus tetap dimaknai sebagai tekad Pemkab Wonogiri, untuk memperbaiki manajerial kerja.
Ditindaklanjuti
”Pemberian opini WTP ini menunjukkan bila manajerial keuangan kita sudah baik,” tegas Bupati Joko Sutopo. Namun demikian, tambahnya, Pemkab Wonogiri masih mendapatkan tiga rekomendasi dari BPK. Tapi rekomendasi temuan yang disampaikan itu semakin sedikit. Tahun kemarin juga tiga temuan. ”Kalau zero temuan, pasti tidak ada mungkin,” ungkap Jekek (panggilan akrab Bupati Wonogiri).
Disebutkan, 3 catatan yang harus ditindaklanjuti tersebut berupa kelebihan bayar, piutang pajak, dan aset. Saat ini, temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Wonogiri. ”Semuanya sudah kami tindaklanjuti dan semua sudah oke,” tegas Bupati.
Menurutnya, opini WTP menjadi salah satu target tertinggi dalam tata kelola anggaran keuangan daerah dan mereprentasikan tata kelola manajerial yang baik di bidang SDM, anggaran, dan keuangan Pemerintah Daerah.
Opini WTP, tambah Bupati, harus menjadi kekuatan semua elemen untuk menjadikan Wonogiri maju, mandiri dan sejahtera. Opini WTP juga menjadi pertanggungjawaban akuntabilitas tata kelola anggaran pemerintah kepada rakyat. Karena pertanggungjawaban akuntabilitas tata kelola anggaran itu, disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah, yang di dalamnya ada capaian tata kelola keuangan dan kinerja SDM.
Bambang Pur
