WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Dalam rangka mendapatkan rincian dan masukan dalam menyempurnakan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Wonosobo, meggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrembangkab) tahun 2023, di Pendopo Bupati setempat.
Musrenbangkab 2023 memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, dan rancangan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat menyampaikan, Musrenbangkab ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi dan sinergisitas rancangan RKPD Pemkab Wonosobo.
“Kita berkomitmen untuk selalu mengedepankan hasil-hasil rumusan perencanaan pembangunan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Wonosobo. Mari optimis menatap masa depan Wonosobo, dengan saling bersinergi dalam kebersamaan,” tambahnya.
Menurut Afif, hasil dari Musrenbangkab ialah terlaksananya sinergitas prioritas program dan kegiatan SKPD tahun 2024 dari berbagai sumber pendanaan. Baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dana APBN dan dana lainnya, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Saya memandang bahwa Musrenbangkab ini merupakan momentum penting untuk menyatukan aspirasi dan pola pikir dari berbagai unsur. Mengintegrasikan dengan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan, serta yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral dari pemerintah atasan,” ungkap Afif.
Menurut blBupati, semua kepala perangkat daerah agar memperhatikan hasil Musrenbangkab, sehingga dapat menyerap dan mengalokasikan kegiatan secara prioritas dan proporsional sesuai kebutuhan. Perlakuan pengalokasian anggaran dapat mencerminkan prinsip money follow priority programme.
Afif juga menyampaikan terkait strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan, antara lain, Gerakan Entaskan Kemiskinan Menuju Sejahtera (Gerimis Mesra), yang telah berhasil menggalang kolaborasi Pentahelix untuk aksi bersama pemenuhan pangan bagi rumah tangga desil 1 dan balita stunting.
“Dampak dari program ini yaitu adanya gerakan/aksi serupa dengan kolaborasi antar elemen sehingga kemiskinan Wonosobo tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,5 persen,” tandasnya.
Tahun 2023 ini, lanjut dia, program Gerimis Mesra diperluas sasarannya untuk Cething Gizi bagi Lansia, keluarga desil 1, dan komitmen dwasta untuk kolaborasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Terkait rencana pembangunan Pemkab Wonosobo tahun 2024, tema yang diangkat adalah “Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah”.
Rancangan RKPD
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wonosobo Jaelan Sulat menambahkan, maksud dari Musrembangkab ini adalah sebagai forum untuk menyampaikan rancangan RKPD tahun 2024 kepada OPD dan pemangku kepentingan. Guna memperoleh masukan dan sasaran penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2024.
“Musrembangkab merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan, guna meningkatkan sinergitas prioritas sasaran, menyepakati masukan dan sasaran penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2024,” jelasnya.
Jaelan menambahkan, di tahun 2024 ini ada 5 prioritas pembangunan Wonosobo, yaitu penguatan infrastruktur berkelanjutan pada wilayah pengembangan, penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata.
Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, penguatan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah. Dan yang kelima adalah penguatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Pendekatan perencanaan pembangunan daerah, katanya, menggunakan beberapa motode, yaitu top-down dan bottom-up, Partisipatif, Teknokratik dan Politik.
“Target nasional tidak mungkin tercapai jika target kabupaten/kota tidak tercapai. Tanpa perencanaan dan tata kelola yang baik maka semua target tidak akan tercapai,” ungkapnya.
Dikatakan, Jaelan, strategi tersebut selain membutuhkan peran dari semua stakeholder juga perlu didukung dengan kolaborasi pendanaan, mengingat kapasitas fiskal kabupaten Wonosobo sangat terbatas.
Kolaborasi pendanaan selain dari APBD Pemkab Wonosobo, juga menggali pendanaan dari sumber lain, misalnya dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Provinsi maupun bantuan sektoral Perangkat Daerah Provinsi, APBN atau Transfer Keuangan Daerah (DAU, DBH, DAK, DID), CSR, KPBU maupun Hibah.
Dengan penyelenggaraan kegiatan Musrenbangkab ini akan memberikan pemahaman terhadap tahapan-tahapan dalam penyusunan dan pembahasan RKPD hingga RAPBD.
“Juga program prioritas Kabupaten Wonosobo tahun 2024 yang selaras dengan RPJMD tahun 2021 sampai 2026 mendatang,” pungkas Jaelan.
Dalam acara yang dihadiri 80 peserta tersebut, juga disampaikan arahan dari kebijakan pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2024 oleh Bappeda Jawa Tengah.
Muharno Zarka
