blank
Kanwil Kemenkumham Jateng gelar lepas sambut Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Kepala Bagian Umum Kemenkumham Jateng. Foto: Dok/Kanwil

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar acara lepas sambut Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Bagian Umum, Jum’at (6/1/2023).

Pada kegiatan yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa ini, Kanwil Kemenkumham Jateng melepas Kepala Divisi Administrasi, Jusman, yang telah dilantik sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi pada BPSDM Hukum dan HAM.

Selain Jusman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebelumnya Bambang Setyabudi, yang resmi menjabat sebagai Inspektur Wilayah IV, serta Kepala Bagian Umum terdahulu Febri Nurdian Satriatama yang dipercaya sebagai Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi yang baru dijabat Hajrianor dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham) dijabat Nur Ichwan.

Kepada Kadiv Yankumham, Yuspahruddin memberikan beban yang cukup berat. Dia berharap, Nur Ichwan mampu memberikan banyak penghargaan bagi Kanwil Kemenkumham Jateng. Dimana, di tahun sebelumnya telah banyak mengukir prestasi.

“Banyak penghargaan yang telah diperoleh Divisi Pelayanan Yankum di tahun 2022. Kawan-kawan di Divisi Yankum telah luar biasa. Kami berharap, prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun ini,” ujar Yuspahruddin.

Kepada Kadivmin, Kakanwil juga memberikan PR yang cukup besar, yaitu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

“Mudah-mudahan ke depan kita bisa meraih predikat itu. Namun sekalipun kita tidak dapat, setidaknya kita telah menunjukkan integritas dan kita benar-benar mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi,” tutur Kakanwil.

Secara umum, kepada seluruh jajarannya, Kakanwil mengharapkan di tahun 2023 kinerja Kanwil Kemenkumham Jateng lebih baik.

“Kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu di tahun 2023 ini kita harus lebih baik,” tegasnya.

“Mari kita wujudkan resolusi yang diharapkan dapat mendukung rencana kerja Pemerintah tahun 2023 yakni mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel, sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai yang ditargetkan pemerintah,” terangnya.

Dalam kegiatan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pegawai Kantor Wilayah, dan juga perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim, Sulsel dan BPSDM Hukum dan HAM.

Ning Suparningsih