blank
Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta saat memberikan pengarahan

JEPARA (SUARABARU.ID) – Penjabat Bupati Edy menyampaikan, besaran dana desa yang disalurkan tiap tahun selalu meningkat. Tahun ini, total pagu anggaran dana desa mencapai Rp245,7 miliar. Sedangkan, total anggaran alokasi dana desa sebesar Rp 97,9 miliar.

Demikian ditegaskan dia di hadapan seluruh camat, petinggi dan lurah, pada seminar pengawasan desa, Senin (12/12/2022). Kegiatan tersebut bertempat di Pendopo Kartini Jepara, digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Di samping itu, ada pula bantuan keuangan (bankeu) bersumber dari Provinsi Jawa Tengah  yang jumlahnya mencapai Rp. 126.455.000.000 yang nantinya akan digunakan untuk  membiayai 742 titik kegiatan, seperti pembangunan drainase, embung, pengaspalan hingga pembetonan jalan.

Oleh karenanya, Penjabat Bupati Edy mewanti-wanti seluruh aparatur desa agar tak main-main dengan dana desa. Harapannya, semua dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya. “Jangan digelapkan, jangan digelembungkan, jangan melakukan proyek fiktif, jangan menyalahgunakan anggaran,” tandasnya.

Dia juga meminta supaya mereka terus berkomitmen kuat, untuk mewujudkan tujuan penganggaran dana desa. Yakni, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Nantinya, ia ingin semangat antikorupsi ini dapat diaplikasikan oleh para petinggi baru.

Lantas, Edy pun menginstruksikan kepada Inspektorat agar memberikan pembekalan khusus. Diharapkan petinggi-petinggi yang terpilih kemarin memahami akan mekanisme dan aturan penggunaan dana desa. “Undang khusus, di-training sehari penuh,” kata dia.

Kasus menurun

Senada dengan Penjabat Bupati, Sekda Jepara Edy Sujatmiko yang menjadi salah satu pemateri juga berpesan, agar desa maupun kelurahan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya. “Semoga lancar, dan kalau semua baik tidak ada temuan, insyaallah kesejahteraan masyarakat akan bisa tercapai dengan cepat,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Edy Sujatmiko  mencatat adanya penurunan jumlah kasus hukum yang terjadi di pemerintahan desa. Data terkini untuk tahun 2022 baru ada empat desa. Sedangkan, sepanjang tahun 2021 ada sebanyak enam desa.

Hadepe – kmf