MAGELANG (SUARABARU.ID) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberi piagam penghargaan kepada Pemkot Magelang atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan predikat BB (sangat baik). Sebelumnya SAKIP Pemkot Magelang berpredikat B.
Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Magelang Mochamad Nur Aziz di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (6/12).
‘’Predikat BB ini artinya kinerja kita semakin baik. Mudah-mudahan berguna untuk masyarakat luas,’’ kata Aziz usai acara, didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Magelang Taufiq Nurbakin.
Taufiq menjelaskan, Pemkot Magelang mendapatkan penghargaan itu setelah memenuhi serangkaian evaluasi sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, bahwa evaluasi dilakukan terhadap keberadaan, pemanfaatan dan kualitas setiap komponen, sub komponen dan kriteria evaluasi.
‘’Memang belum maksimal, tapi ke depan ditargetkan memperoleh predikat A. Sehingga diperlukan inovasi masing-masing perangkat daerah yang betul-betul bermanfaat dan menyentuh masyarakat,’’ ujarnya.
Lebih penting dari itu, lanjut Taufiq, penghargaan atas predikat BB perlu diwujudkan melalui perubahan budaya kerja ASN dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
‘’Predikat BB maupun A itu bukan tujuan, tapi merupakan pintu menuju perubahan budaya kerja di OPD dalam melayani masyarakat,’’ tegasnya.
Sebagai informasi, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori. Yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai pesan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak atau dirasakan langsung oleh masyarakat, birokrasi yang bukan sekedar tumpukan kertas serta birokrasi yang lincah dan cepat.
‘’Para kepala daerah, termasuk kementerian dan lembaga yang hadir di sini termasuk yang birokrasinya sudah berdampak,’’ terang Azwar Anas. (pemkotmgl)
