BREBES (SUARABARU.ID) – Sejumlah wali murid SMP Negeri 1 Bumiayu, Kabupaten Brebes, mengeluhkan adanya sumbangan bagi siswa baru maupun kenaikkan kelas. Menurut mereka, SMP Negeri 1 Bumiayu masuk katagori surplus karena sering mendapat bantuan dari pemerintah melalui dana pokir atau aspirasi anggota dewan.
Hasil penelusuran Senin (3/10/2022), beberapa siswa baru mengaku dimintai uang sebesar Rp 2,5 juta. Uang tersebut kata para siswa yang tidak mau disebutkan namanya untuk membayar seragam, pembelian buku dan sumbangan pengembangan institusi (SPI).
“Kalau pas mau masuk sekolah, rata rata bayar Rp 2,5 juta untuk beli seragam, buku dan uang pembangunan,” ungkap salah seorang siswi saat akan pulang bersama rekan rekannya.
Besaran uang yang harus dibayarkan itu dikeluhkan oleh A (42). Pria ini memiliki anak perempuan yang bersekolah di SMP Negeri 1 Bumiayu dan duduk di kelas VIII.
Saat pertama masuk Tahun 2021 lalu, wali murid ini mengaku dimintai uang sebesar Rp 2,25 juta. Peruntukkan uang itu digunakan membeli seragam dan buku Rp 1.650.000, kemudian untuk uang pembangunan Rp 600 ribu.
“Semua anak baru wajib bayar Rp 2,25 juta untuk seragam dan buku Rp 1.650.000 dan uang pembangunan (SPI) Rp.600 ribu,” ungkapnya sambil mengeluarkan dan menunjukkan kwitansi dari dalam dompet.
Bagi orang tua ini, sumbangan itu cukuplah memberatkan. Karena pria yang bekerja sebagai buruh ini tidak memiliki penghasilan tetap. Karenanya, wali murid ini pun harus mengangsur selama beberapa kali.
“Kalau pribadi sih keberatan, karena termasuk lumayan besar. Tapi karena itu wajib, kita tetap membayar, meksi harus mengangsur,” aku dia saat akan menjemput anaknya pulang sekolah.
Orang tua murid ini meneruskan, sekolah tempat anaknya belajar ini sudah sangar bagus dan fasilitas lengkap. Selain mendapat BOS dari pemerintah, sekolah tersebut juga banyak mendapatkan anggaran pembangunan dari Pemerintah melalui aspirasi atau pokir anggota dewan. Untuk itu, dia berpendapat, seharusnya sekolah ini tidak perlu membebani iuran yang memberatkan siswa.
“Sebenarnya sekolah ini tidak perlu membebani iuran yang memberatkan orang tua. Apalagi seperti saya yang cuma buruh kasar, soalnya sudah banyak bantuan yang masuk, baik dari BOS maupun dana pokir anggota dewan,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMP Negeri 1 Bumiayu, Ina Purnama Sari tidak berada ditempat. Melalui pesan singkat, kepala sekolah ini mengakui mendapat bantuan dari pemerintah.
“Saya tahunya (bantuan) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kami bekerja dibawah Dinas Pendidikan, jadi saya tahunya dari Dinas Pendidikan,” terang Ina Purnama Sari.
Mengenai penarikan sumbangan dari orang tua murid meski sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, Kasek ini menyampaikan alasannya. Dia merinci, sekolahnya masih perlu dana untuk membeli mebeler 3 lokal, tempat parkir, pembangunan musala, dan membayar honor GTT /PTT yang tidak tercover oleh bantuan operasional sekolah (BOS). Kemudian sekolah ini juga perlu membangun lagi 15 toilet siswa.
“Sekarang kebutuhan sekolah juga ada mebeler 3 lokal, tempat parkir, pembangunan mushola, honor GTT /PTT yg tidak tercover oleh bos dan toilet siswa yang masih kurang 15 unit lagi. Masih banyak kebutuhan sekolah yang belum tercover oleh bantuan pemerintah. Sehingga sekolah menyampaikan kebutuhan tersebut kepada komite dalam bentuk program,” ungkapnya.
Kasek ini melanjutkan, kebutuhan standar penarikan iuran per siswa per tahun itu sebesar Rp 2 juta. Sementara SMPN 1 Bumiayu hanya menerima BOS 1.140.000 per siswa per tahun. Artinya, masih kurang Rp 860.000 rupiah yang mestinya dicover oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Tapi pada kenyataannya baik dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi tidak ada.
“Kebutuhan standar penarikan uang per siswa per tahun sebesar Rp 2 juta. Sementara BOS yang diterima Rp 1.140.000 per anak per tahun. Kurangnya Rp 860 ribu harusnya ditanggung pemerintah baik kabupaten maupun provinsi. Tapi selama ini dari pemda tingkat 1 maupun pemda tingkat 2 nol rupiah,” ujar Ina menegaskan.
Soal keluhan orang tua siswa yang merasa keberatan, Ina secara tegas mengatakan, bisa memberikan keringanan. Cukup datang dan memberitahu kepada petugas sekolah tanpa perlu membawa SKTM maupun KTP.
“Tidak perlu bawa SKTM, tidak perlu KTP dan lainnya. Cukup memberi tahu kami bahwa orang tua tidak mampu. Insya Allah langsung kami beri keringanan bahkan bisa gratis tis,” ungkap Ina.
Ketua Komite SMP Negeri 1 Bumiayu, Imam Santoso mengatakan, pekerjaan sekolah 2021 merupakan aspirasi dari Ketua DPRD Brebes, M Taufik yang diusulkan melalui pokok pikiran (pokir) dengan pagu anggaran Rp 699,3 juta. Aspirasi itu direalisasikan dalam bentuk lima paket pekerjaan untuk merehab sejumlah bangunan.
Rinciannya, untuk rehab kantin siswa Rp 99,8 juta, tamanisasi dan sanitasi Rp 124,9 juta, pavingisasi Rp 149,8 juta, rehab ruang aula Rp 199,5, dan rehab ruang perpustakaan Rp 124,9 juta. Data tersebut dilansir dari website resmi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kabupaten Brebes.
“Itu semua (aspirasi) dari Pak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Brebes untuk Tahun 2021. Tapi kalau Tahun 2022 saya belum tahu,” kata Imam Santoso yang juga masih aktif sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Brebes.
Sutrisno
