SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bekerja sama dengan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kemenkumham RI menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek).
Bimbingan teknis itu meliputi pengisian/pencatatan E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Purchasing/ Non E-Tendering Dan E-Kontrak, yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa, Kanwil Jateng.
Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) Kementerian/Lembaga dipengaruhi sejauh mana setiap Kementerian/Lembaga melakukan pencatatan E-Purchasing, E-Tendering, E-Kontrak, Non E-Purchasing dan Non E-Tendering pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Kepala Bagian Umum, Febri Nurdian menyampaikan, saat ini Kementerian Hukum dan HAM sedang melakukan pemantauan ketaatan para PPK pada semua Satuan Kerja.
“Pemantauan ketaatan PPK ini merupakan keseriusan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan reformasi birokrasi atas kebijakan pengadaan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP),” terang Febri, Rabu (8/6/2022).
Ia mengimbau kepada seluruh peserta Bimtek agar tidak bosan-bosan mengupdate data pada aplikasi.
“Kami berharap semua pejabat pembuat komitmen, operator aplikasi SIRUP agar selalu mengupdate data pada aplikasi SIRUP. Kita perlu untuk selalu mengupdate data pagu anggaran agar sinkron dengan revisi anggaran yang dilakukan,” tandasnya.
“Ini erat kaitannya dengan kegiatan pejabat pembuat komitmen, yaitu pwngisian atau pencatatan E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Purchasing/Non E-Tendering Dan E-Kontrak pada aplikasi LPSE,” sambungnya.
Febri berpesan kepada seluruh peserta untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dengan para narasumber, menuangkan segala permasalahan agar dapat dianalisa dan diberikan arahan serta solusinya.
Kegiatan Bimtek ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 7-8 Juni 2022.
Ning Suparningsih
