JEPARA (SUARABARU.ID) – Mantan Bupati Jepara Drs H. Hendro Martojo, MM disamping menyampaikan ucapan selamat dengan diiringi doa agar Edy Supriyanta, ATD, SH, MM, sukses selama menjadi Penjabat Bupati Jepara, juga menyampaikan sejumlah saran. Hal tersebut disampaikan dalam pesan khusus melalui WhatsApp yang dikirim kepada SUARABARU.ID Minggu (22/5-2022) pagi.
Menurut Hendro Martojo, menyatukan birokrasi dan Organisasi Perangkat Daerah yang sekarang berkutub-kutub merupakan langkah awal yang perlu dilakukan segera. “Harus dipastikan birokrasi pemerintah kabupaten Jepara bergerak solid dan sinergis dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Bupati Jepara periode 2002 – 2012 yang saat ini juga menjadi Ketua Umum PWRI Provinsi Jawa Tengah.
Karena itu penjabat bupati harus netral. Sebab bisa saja kutub-kutub itu akan mencoba menarik penjabat bupati masuk pada kelompoknya dan mendiskreditkan kelompok yang lain, tambahnya.
Menurut Hendro Marjojo, waktu 2 tahun bagi seorang penjabat bupati adalah waktu cukup lama. Namun jika itu terkait dengan anggaran hanya ada waktu 4 kali pengganggaran, yaitu perubahan APBD tahun 2022, penetapan APBD tahun 2023, perubahan APBD 2023 dan penetapan APBD 2024. Sedangkan APBD tahun 2022 tinggal melaksanakan.
Karena itu menurut Hendro Martojo, penjabat bupati bisa berkreasi dalam membangun dan menata Jepara. “Pada 4 kesempatan penganggaran diatas hendaknya memperhatikan bidang pendidikan, kesehatan, infra struktur, pariwisata dan komunikasi masyarakat. “Pada bidang pendidikan perlu dilakukan perbaikan sistem pembelajaran daring. Tiap tingkatan sekolah negeri atau swasta, perlu WFI yang kuat,” ujarnya.
Sementara pada bidang kesehatan, perlu melanjutkan pembangunan puskesmas, dan perbaikan pelayanannya. “ Perlu pembangunan RSU baru didaerah Bangsri sebagai RSU Tipe C,” terang Hendro Martojo.
Menurut Hendro Martojo, perbaikan jalan kabupaten terutama daerah pelosok dan tempat-tempat wisata seperti Karimunjawa harus menjadi prioritas. Juga membantu mengembangkan akses wisata yang potensial dan meningkatkan kualitas obyek wisata termasuk membantu publikasinya.
Membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat juga perlu dilakukan. Apalagi penjabat bupati juga menghadapai masa pemilu serentak. “ Media apapun seperti lewat Jum’atan keliling, dialog radio, diskusi-diskusi, dialog budaya, mengunjungi tempat-tempat pendidikan, pondok pesantren, mengunjungi desa-desa rawan konflik, rawan bencana, hubungan dengan perguruan tinggi dan mahasiswa serta elemen lain perlu dilakukan.
“Juga komunikasi politik dengan DPRD dan Forkopimda serta memanfaatkan media sosial untuk membangun komunikasi publik dengan warga, utamanya untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga,” ujarnya. Hal lain yang menurut Hendro Martojo penting adalah melakukan perbaikan pelayanan semua sektor, terutama ketersediaan dan harga bahan pokok serta pupuk dan bibit untuk petani.
Hadepe
