JAKARTA (SUARABARU.ID)– Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), resmi disetujui menjadi Undang-Undang (UU), pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.
Di hadapan para Anggota Dewan, perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir, Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani, menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan terhadap RUU TPKS menjadi UU.
”Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan sebagai undang-undang?” tanya Puan, sebelum mengetuk palu pimpinan saat Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
BACA JUGA: Menag Yaqut Minta Akselerasi Digitalisasi Dimulai di Madrasah
Pertanyaan itu kemudian disambut jawaban “setuju”, oleh seluruh Anggota Dewan. Sebelum disetujui, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan laporan pembahasan RUU TPKS.
Bahkan terlihat beberapa Anggota Dewan perempuan berdiri untuk memberikan apresiasi pada persetujuan RUU itu. Puan mengungkapkan, persetujuan RUU ini juga merupakan hadiah bagi perempuan Indonesia, terutama menjelang peringatan Hari Kartini.
Bahkan persetujuan RUU TPKS juga menjadi hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa, karena merupakan hasil kerja sama dan komitmen bersama. Puan berharap, nantinya implementasi UU TPKS dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.
BACA JUGA: Semen Gresik Peroleh Dua Penghargaan Sekaligus TOP CSR Awards dan Top Leader CSR Award
”Kami berharap, implementasi dari undang-undang ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Karenanya, perempuan Indonesia tetap dan harus selalu semangat!” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
Puan juga menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak, yang terlibat dalam penyusunan RUU TPKS ini, hingga disahkan menjadi UU.
”Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya, kepada saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan RUU ini,” tukas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Riyan
