WONOSOBO (SUARABARU.ID) – Program Kartu Tani dari Kementerian Pertanian RI telah digunakan sebagian besar petani di Indonesia, termasuk salah satunya di Kabupaten Wonosobo.
Namun sejauh ini, dari total penggunaan Kartu Tani yang disebut Wakil Bupati Muhammad Albar telah mencapai 92 persen total petani di Wonosobo, realisasi untuk penebusan pupuk ternyata hanya mencapai 41 persen saja.
Hal itu menjadi bahasan utama dalam rapat koordinasi dan evaluasi penggunaan Kartu Tani untuk penebusan pupuk bersubsidi tahun 2021, yang digelar Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Setda di Pendopo Bupati, Selasa (23/11/2021).
Terhadap kondisi tersebut, Wabup mengaku prihatin, mengingat hal itu bahkan kemudian memunculkan kritik sebagian petani kepada Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo yang belum lama ini berkunjung ke Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar.
“Masih banyak kendala, keluhan, dan kritik sebagian elemen soal Kartu Tani, karena sejauh ini masih dianggap jauh dari harapan sehingga muncul banyak kritikan dari masyarakat kepada pak Mentan waktu kemarin kunjungan kerja pertama di Lamuk, Kalikajar,” ujar Albar.
Permasalahan kartu tani, menurut Albar dibuktikan dengan implementasi serapan pupuk yang masih rendah, jauh dari kuota dasarnya.
Kualitas Pupuk
Penyebabnya, menurut mantan legislator itu adalah kuantitas pupuk yang bisa dibeli tidak sepadan dengan jarak yang harus ditempuh petani. Sejumlah petani, menurut Albar mengeluhkan pembelian pupuk bersubsidi yang hanya dapat dibeli pada kios-kios resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.
“Di Wonosobo ada 75 kios pupuk lengkap itu ada sebagian dari kios-kios ini jaraknya dengan yang harus dilayani cukup jauh sehingga menjadi berat pada komponen biaya kirimnya,” tambahnya.
Senada dengan Gus Albar, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dwiyama SB mengakui implementasi peranan Kartu Tani dan distribusi pupuk bersubsidi masih menemui sejumlah permasalahan di lapangan.
“Banyak mindset masyarakat yang tidak tahu perbedaan pupuk bersubsidi dan non subsidi sehingga dibutuhkan knowlegde karena banyak yang belum tahu perbedaan pupuk bersubsidi dengan yang tidak,” ungkap Dwiyama.
Dari sejumlah permasalahan yang muncul tersebut, Dwiyama mengakui akan menjadi evaluasi jajarannya, sehingga kerjasama kooperatif dan intensif dengan pihak perbankan, untuk pendataan dan perbaikan kinerja Kartu Tani.
“Penting untuk kita ke depan melakukan eksistensi secara berkala, pengendalian pupuk oleh pihak produsen dan distributor, serta memahami peraturan guna meminimalisir kebingungan petani,” tandasnya.
Muharno Zarka
