blank
Bupati Kudus Hartopo saat berbincang dengan perwakilan PKL berbagai lokasi di Kudus. foto:Suarabaru.id

KUDUS (SUARABARU.ID) – Bupati Kudus Hartopo menggelar pertemuan dengan perwakilan PKL dari berbagai lokasi yang ada di Kudus. Pertemuan yang dihadiri 30 orang perwakilan PKL tersebut digelar di pendapa belakang, Jumat (1/10).

Pertemuan yang digelar sesaat setelah upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut membahas berbagai persoalan yang selama ini dialami para PKL. Salah satunya adalah mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Dalam pernyataannya di hadapan para PKL, bupati mengakui selama PKL menjadi salah satu kelompok masyarakat yangt terdampak Covid-19. Penutupan beberapa tempat publik nyatanya memberikan dampak yang signifikan bagi PKL.

Beranjak naik, saat ini Kudus berada di PPKM level 2 yang telah melonggarkan aktivitas di tempat terbuka termasuk para PKL.

“Karena saat ini Kudus sudah berada di PPKM level 2, maka ada kelonggaran-kelonggaran yang bisa dirasakan PKL,”kata Hartopo.

Menurutnya, salah satu kelonggaran kepada PKL adalah terkait jam operasional saat malam hari. Meski sudah bisa berjualan lagi, namun PKL masih harus menaati ketentuan batas maksimal operasional di malam hari.

“PKL sudah bisa berjualan di malam hari agar perekonomian cepat pulih. Mengingat, kasus Covid-19 yang melonjak pada Juni lalu melumpuhkan hampir semua sektor,”paparnya.

blank
Bupati Kudus Hartopo tetap mengingatkan agar PKL tetap menjaga prokes saat berjualan. foto:Suarabaru.id

Namun, pihaknya mengingatkan agar pedagang berkomitmen terus menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pihaknya tak mau setelah dilonggarkan malah tidak disiplin prokes. Selain itu, pedagang juga harus mengingatkan pembeli untuk patuh prokes.

Terutama apabila pedagang menjumpau pembeli yang berasal dari luar kota. Apabila pedagang masih bandel menerapkan prokes, Pemrintah Kabupaten Kudus tak segan memberikan teguran keras.

“Kami sudah memberikan kelonggaran jam malam. Tapi semua pedagang ya harus bertanggung jawab agar protokol kesehatan tetap dijalankan. Biar tidak ada klaster baru,” ucapnya.

Pihaknya pun akan segera menindaklanjuti pengadaan kartu anggota PKL. Adanya kartu tersebut diharapkan tidak ada PKL susupan yang tiba-tiba membuka lapak di tempat yang telah dikelola oleh paguyuban PKL.

“Usulan kartu anggota bagus. Akan saya tindaklanjuti. Tapi harus tegas dan tanggung jawab ya kalau ada PKL yang menyusup,” pungkasnya.

Tm-Ab