SEMARANG (SUARABARU.ID) – Jaminan rasa aman dan nyaman dibutuhkan investor dalam berinvestasi di suatu daerah. Rasa aman dan nyaman itu, mencakup dari sisi kesehatan. Apabila kasus aktif covid di daerah tertentu masih tinggi, investor pun akan enggan untuk menitipkan investasinya.
“Mereka masih menghitung betul, apakah di Jateng sudah aman atau belum. Apa yang perlu kita lakukan? Langkah pertama adalah yuk kita patuhi protokol kesehatan kita. Kita beri contoh kepada masyarakat, kita tunjukkan bahwa Jateng mampu menjalankan protokol kesehatan,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen usai menjadi keynote speaker dalam kegiatan Webinar ‘Pandemi Turun, Ekonomi Bangkit’, Selasa (28/9/2021).
Ekonomi akan bisa tumbuh, lanjut dia, apabila suatu daerah aman dan nyaman. Maka, berani mengupayakan agar Jateng bisa mengakhiri pandemi, menjadi fokus yang penting.
“Kita berharap, apabila kondisi aman nyaman di Jateng itu muncul dengan kita tekan angka penularan covid – 19, harapannya para investor datang ke Jateng lagi, dan pertumbuhan ekonomi itu bisa kita capai,” tuturnya.
Jawa Tengah sebenarnya punya PR untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada tahun ini, sambung Taj Yasin. Tetapi, itu belum bisa direalisasikan.
Salah satu faktornya karena terkendala dengan pandemi covid-19. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini juga kami mempromosikan UKM-UKM kami lewat lapak-lapak (digital) yang ada di Jateng. Salah satunya adalah (aplikasi) Blangkon Jateng (Belanja Langsung Toko Online Jateng),” ucap dia.
Blangkon Jateng merupakan platform untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai belanja maksimal hingga Rp 50 juta per transaksi.
Keberadaan aplikasi Blangkon Jateng bertujuan memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada usaha kecil, mikro dan koperasi dalam pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, mendorong UKM pindah ke pemasaran digital, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP). Selain itu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP.
Hery Priyono
