SEMARANG (SUARABARU.ID) – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah meminta Kepala Daerah di Jawa Tengah cermat dalam menetapkan kebijakan di masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan data dari Tanggap Covid-19 Provinsi Jawa Tengah hingga tanggal 6 Juni 2021, jumlah kasus aktif Covid-19 di Jawa Tengah mencapai 10.297.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menilai dalam situasi pandemi Covid-19, kebijakan Kepala Daerah memiliki peranan penting dalam menekan jumlah penyebaran atau mutasi virus.
Farida mengungkapkan, kebijakan dan tata kelola penanganan serta kesiapsiagaan Kepala Daerah dan seluruh pemangku kebijakan perlu menjadi perhatian. Termasuk untuk mengaktifkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Kami meminta Kepala Daerah di Jawa Tengah untuk mulai mencermati kembali dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang ada di daerah masing-masing. Saat ini Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi dengan kasus aktif Covid-19 yang angkanya cukup tinggi, dantaranya Kabupaten Kudus dan Cilacap.” ujar Farida
Menurut Farida, ketidakcermatan Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan telah mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berpotensi terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Ombudsman Jawa Tengah juga secara khusus menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Semarang, yakni Dinas Perhubungan Kota Semarang yang meminta masyarakat menggunakan transportasi umum serta menerapkan tarif parkir insidentil kepada pengguna kendaraan pribadi sebesar 2 kali dari tarif biasa.
“Kami meminta Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Semarang maupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mencermati dan mengkaji kembali kebijakan tersebut, serta tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan yang justru dapat berpotensi meningkatkan kasus aktif Covid-19 di Jawa Tengah,” tuturnya.
Pihaknya juga mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama. Mengingat di sisi lain Jawa Tengah pada bulan Juli, Satuan Pendidikan juga sedang berkonsentrasi mempersiapkan Pertemuan Tatap Muka (PTM).
Sehingga, lanjut Farida, sinergi dan kebijakan yang diambil perlu mengkaji dari berbagi aspek. “Tentu saja, kami sampaikan ini tidak hanya ditujukan kepada Kota Semarang. Namun, juga kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa Tengah,” pungkasnya.
Ning
