SEMARANG – Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Unissula menyelenggarakan seminar internasional dengan tema Quo Vadis of Independence of Palestine sebagai upaya mendukung kemerdekaan Palestina, Kamis (27/5).
Rektor Unissula, Drs Bedjo Santoso MT PhD dalam sambutannya berharap akan muncul rekomendasi yang diikuti dengan tindakan nyata dari penyelenggaraan seminar ini. “Akhir dari seminar ini nanti harapannya akan muncul rekomendasi utama yang diikuti dengan tindakan-tindakan sebagai upaya perdamaian,” ungkapnya.
Sebagai pembicara pertama, Prof Dr Ahmad Rofiq MA menyampaikan pandangannya berdasarkan perspektif agama dan budaya. Ia menekankan untuk pengkajian ulang Piagam Madinah sebagai landasan dasar perdamaian Israel dan Palestina.
“Piagam Madinah menjadi landasan dasar untuk memposisikan supaya Israel mengakui keberadaan Palestina, dan menghapus kekerasan yang terjadi saat ini,” jelas wakil ketua umum MUI Jateng tersebut.
Selanjutnya Dr Umar Ma’ruf SH SpN MHum berbicara berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum menjelaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia tanpa melihat unsur-unsur tertentu.
“HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia tanpa melihat unsur warna kulit, suku, agama, budaya, bahkan letak geografis negara. Hak ini tidak boleh disalahi dan dirampas.”, jelasnya.
Lebih lanjut, dalam perspektif hukum ia mengusulkan tiga cara agar Palestina menjadi bangsa yang merdeka, seperti Dewan Keamanan (DK) PBB merekomendasikan kemerdekaan Palestina, mencabut hak veto lima negara DK PBB, dan pengakuan kemerdekaan berdasarkan suara mayoritas anggota DK PBB.
Menjawab usul tersebut, Dr Hadjriyanto Y Thohari MA selaku Duta Besar Indonesia di Lebanon mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina bisa ditentukan oleh negara itu sendiri dan negara Arab. Namun selama Amerika yang memiliki kekuatan tunggal, skenario dan masa depan Palestina tetap berada di tangan Amerika. “Mengingat kekuatan Amerika, maka sangat disayangkan bahwa nasib kemerdekaan Palestina tetap berada di tangan Amerika,” ungkapnya.
Sebagai penutup perwakilan Palestine Youth Leader Imran Muslim menyampaikan harapan pemerintah Indonesia bisa mulai membuka hubungan diplomasi dengan Palestina. “Saya berharap pemerintah Indonesia membuka diplomasi dengan Palestina,” pungkasnya.
