SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pandemi Covid-19 telah menyerang seluruh sendi kehidupan. Tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Ekonomi menurun sementara pengangguran justru meningkat. Hal ini terjadi di seluruh dunia, termasuk Jawa Tengah.
Kondisi ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat membacakan tanggapan/jawaban Gubernur Jawa Tengah terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Peraturan atas Perda Nomor 5/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jateng 2018-2023 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/5/2021).
“Kami sependapat dengan pandangan umum fraksi- fraksi di DPRD Jawa Tengah, bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sendi kehidupan. Ditandai dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2020 mengalami minus 2,65%, penduduk miskin menjadi meningkat menjadi 11,804%, dan pengangguran terbuka menjadi 6,48%,” bebernya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi landasan dalam penyusunan perubahan RPJMD. Tujuannya, agar RPJMD lebih fokus pada percepatan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan. Harapannya, ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai respon untuk pemulihan pembangunan daerah akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, dari paparan yang ia bacakan, Taj Yasin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih akan menjadi prioritas. Hal ini dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan dan pembukaan aksesibilitas ekonomi maupun kewilayahan. Sektor lain yang tetap menjadi prioritas, diantaranya pertanian dan kesehatan.
Dengan adanya penyesuaian RPJMD yang akan dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap implementasinya akan lebih mudah.
“Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan kondisi yang ada diharapkan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 ini dapat lebih realistis untuk dilaksanakan.
Baik arah kebijakan, strategi pembangunan prioritas maupun target kinerja pembangunan,” tambah Taj Yasin lagi.
Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan secara luring dan daring itu, juga disampaikan hasil Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Laporan panitia khusus atas rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020, serta serah terima rekomendasi LKPJ dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin juga menjadi bagian dari acara rapat itu. Rapat paripurna yang dimulai sejak pukul 10.20 WIB ditutup pada pukul 11.30 WIB dengan pembentukan Panitia Khusus Pembahasan RPJMD 2018-2023.
Taj Yasin Ingatkan Pentingnya Integritas Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Covid-19
SEMARANG (SUARABARU.ID) – Meski pemerintah sudah berupaya keras agar masyarakat mematuhi larangan mudik, tetapi faktanya masih ada masyarakat yang nekat. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyadari, keinginan masyarakat untuk mudik tidak mudah dibendung. Menghadapi kedatangan para pemudik yang berhasil lolos dari penyekatan ini, Taj Yasin mengingatkan warga untuk mengaktifkan program Jogo Tonggo.
“Mas Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) sudah menginstruksikan kepada para kepala desa, ketua RW hingga ketua RT untuk mengaktifkan (program) Jogo Tonggo,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya, usai bersilaturahmi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Minggu (9/5/2021) malam
Taj Yasin menjelaskan, Jawa Tengah sudah mulai menerapkan program Jogo Tonggo sejak awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Program ini merupakan wujud kesiapsiagaan masyarakat dalam merespon kasus Covid-19 di lingkungannya. Tahun ini program Jogo Tonggo tinggal dilanjutkan dan diperkuat implementasinya saja.
Pemerintah perlu memberi pemahaman terus menerus pada masyarakat, bahwa mereka yang baru datang dari luar kota wajib menjalani karantina terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan orang lain. Apabila selama karantina tidak ada gejala mengarah ke Covid-19, maka mereka baru bisa melakukan aktivitas dan berinteraksi dengan orang lain.
“Tapi kalau belum melakukan karantina, integritas kita bukan hanya di pemerintahan, tetapi di masyarakat juga diuji. Kita harus jujur,” tandasnya seraya mengingatkan.
Masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan jauh, sambungnya, wajib untuk jujur dan terbuka dalam memberikan informasi kepada Satgas Covid-19 setempat. Kejujuran dan keterbukaan masyarakat akan memudahkan pemerintah untuk melakukan penanganan, apabila terjadi kasus penularan.
“Harus ada keterbukaan dan kejujuran. (Misalnya) Dia baru sampai kapan, sudah isolasi atau belum,” tutupnya mengingatkan.
