YERUSALEM (SUARABARU.ID) – Masalah hukum dan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan terjadi secara bersamaan, pada Senin (05/04/2021), di persidangan korupsi terhadapnya dan di kediaman Presiden Reuven Rivlin.
Hakim memerintahkan Netanyahu untuk hadir di pengadilan atas argumen pembukaan jaksa untuk tiga kasus yang melibatkan tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Sementara itu, Presiden Reuven Rivlin akan memulai pembicaraan tentang siapa yang harus memimpin pemerintahan berikutnya setelah pemilihan umum keempat pada 23 Maret 2021 yang hasilnya tidak meyakinkan.
Baca Juga: Tim SAR Taiwan Coba Keluarkan Jenazah Terakhir dari Kereta Anjlok
Di bawah hukum Israel, seorang perdana menteri tidak berkewajiban untuk mundur dari jabatannya selama menjalani kasus hukum, kecuali terbukti bersalah.
Namun, tidak ada menteri lain yang dilindungi dengan cara seperti itu, sehingga ada alasan hukum dan politik mengapa Netanyahu ingin tetap menjabat sebagai perdana menteri.
Netanyahu mengaku tidak bersalah. Dia berpendapat bahwa dirinya adalah korban dari “witch hunt” (mencari-cari kesalahan) secara politik oleh sayap kiri dan media untuk menggulingkannya. Dia juga mengatakan bahwa menerima hadiah dari teman tidak melanggar hukum.
Baca Juga: Mudik Qingming Jadi Berkah Bagi Penyedia Transportasi Massal China
Istilah witch hunt secara metaforis berarti penyelidikan yang biasanya dilakukan dengan banyak publisitas, konon untuk mengungkap aktivitas pemberontakan, ketidaksetiaan, dan sebagainya, tetapi dengan tujuan sebenarnya untuk mengintimidasi lawan politik.
Mengenai kemungkinan bisa tidaknya Netanyahu terjerat hukum penjara, tuduhan suap di bawah hukum Israel bisa diganjar dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda. Sementara, tindak penipuan dan pelanggaran kepercayaan dapat dihukum hingga tiga tahun penjara
Terkait kasus hukum yang dialami Netanyahu, jaksa menuduh perdana menteri Israel itu memberikan bantuan peraturan senilai sekitar 500 juta dolar AS (sekitar Rp7,27 triliun) kepada perusahaan telekomunikasi Bezeq Telecom Israel.
Baca Juga: Kapal Feri Bangladesh Tenggelam, 5 Tewas dan Banyak yang Hilang
Sebagai imbalannya, kata jaksa, Netanyahu mendapatkan liputan dan berita positif tentang dirinya dan istrinya, Sara, di situs berita yang dikendalikan oleh mantan ketua perusahaan itu, Shaul Elovitch.
Netanyahu telah dituntut atas kasus penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Elovitch dan istrinya, Iris, telah dituntut dengan tuduhan penyuapan dan tindakan menghalangi proses hukum. Namun, pasangan suami istri itu menyangkal melakukan kesalahan.
Sebelumnya, Netanyahu telah dituntut atas tindakan penipuan dan pelanggaran kepercayaan dengan tuduhan bahwa dia dan istrinya secara tidak sah menerima hadiah senilai hampir 210 ribu dolar AS (sekitar Rp3,05 miliar) dari seorang produser Hollywood dan warga negara Israel bernama Arnon Milchan serta pengusaha miliarder Australia James Packer.
Baca Juga: Bunga Sakura Mekar Paling Dini di Kyoto Dalam 1.200 Tahun
Jaksa penuntut mengatakan hadiah yang diterima Netanyahu dan istrinya termasuk sampanye dan cerutu. Netanyahu membantu Milchan dengan kepentingan bisnisnya. Akan tetapi, Packer dan Milchan tidak dikenai tuntutan hukum.
Pada kasus lainnya, Netanyahu diduga merundingkan kesepakatan dengan pemilik surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, untuk mendapat berita yang lebih positif tentang dirinya dengan imbalan undang-undang untuk memperlambat pertumbuhan surat kabar saingan Yedioth Ahronoth.
Netanyahu telah dituduh melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Mozes telah didakwa menawarkan suap, tetapi ia menyangkal telah melakukan kesalahan.
Baca Juga: Temui Parlemen Turki, Anggota DPR RI Dorong Perdagangan Bebas
Namun, terlepas dari semua tuntutan hukum tersebut, Netanyahu tampaknya tidak akan segera menghadapi putusan hukum. Sidang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Namun, proses hukum dapat dipersingkat jika Netanyahu mencari kesepakatan pembelaan.
Masyarakat Israel menaruh perhatian terhadap kasus hukum Netanyahu. Bahkan, kasus korupsi menjadi isu yang terpolarisasi dalam pemilu baru-baru ini di Israel.
Ribuan demonstran berkumpul setiap pekan di luar kediaman resmi Netanyahu dan di seluruh Israel dengan membawa spanduk bertuliskan “Crime Minister” (Menteri Kejahatan). Para demonstran menuntut Netanyahu untuk mundur.
Baca Juga: Utusan Khusus PBB Minta Aksi DK Hindari Pertumpahan Darah di Myanmar
Akan tetapi para pemilih dari sayap kanan, yang merupakan pendukungnya, melihat “Raja Bibi” sebutan mereka untuk Benjamin Netanyahu sebagai sosok yang kuat dalam hal keamanan dan suaranya berpengaruh bagi Israel di luar negeri.
Sementara Israel menghadapi kelumpuhan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus corona, pemerintahan baru Amerika Serikat berharap untuk menghidupkan kembali pembicaraan nuklir dengan Iran dan sebuah penyelidikan kejahatan perang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Ant-Claudia
