JEPARA (SUARABARU.ID)- Masyarakat, termasuk warga desa berhak tahu tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Karena itu lahir Undang-Undang No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Namun kenyataannya banyak lembaga publik yang belum mengimplementasikan dengan lengkap,” ujar koordinator kelompok 14 KKN Unisnu, Nur Muhaidi
Karena itu guna mendorong keterbukaan informasi public di desa mahasiswa KKN UNISNU kelompok 14 memberikan pelatihan pengelolaan website kepada perangkat Desa Ngasem. Dalam pelatihan ini dihadirkan narasumber Danang Mahendra selaku dosen Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU Jepara.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh petinggi Desa Ngasem, dan juga perangkat desa yang menjadi admin pengelola website desa tersebut. Para perangkat desa sangat antusias dalam memahami dan melakukan praktik pengelolaan website desa. Disamping itu juga telah di berikan buku panduan pengelolaan website.
Harapannya agar setiap anggota perangkat desa dapat semakin memahami materi yang disampaikan dan pengoperasian website desa dapat berjalan secara terus menerus serta selalu meng-update informasi terbaru di website desa.
Menurut Ali Hariyanto, salah satu perangkat desa mengungkapkan bahwa dirinya yang agak gaptek sangat terbantu dengan pelatihan ini. “Harapannya berbagai informasi untuk warga bisa di akses lewat website desa, dan teman-teman perangkat desa bisa mengaplikasikannya,” ujarnya.
Sementara Gunawan, selaku DPL KKN yang turut serta hadir dalam pelatihan ini menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah mengoptimalkan desa dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Program KKN kali ini dilaksanakan berdasarkan hasil observasi di website desa Ngasem yang belum memiliki system informasi, terutama dalam hal pelayanan. Diharapkan melalui kegiatan pelatihan pengelolaan website ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat di era keterbukaan ini,” ungkap Gunawan.
Hadepe – Rika LN
