Dalam simulasi pembelajaran tatap muka, Hartopo meminta jumlah siswa harus dibatasi. Selain itu, apabila memungkinkan, diterapkan shift agar dapat bergantian agar tidak ada kerumunan. Terakhir, jam pembelajaran juga disesuaikan agar dapat mengurangi interaksi.
Hartopo mengakui, pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Namun, adanya pandemi Covid-19 membuat sektor pendidikan tak dapat berjalan semestinya.
Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kini dilakukan secara daring. Hal tersebut tak lain agar mata rantai penyebaran virus Corona terputus.
“Saya memahami jika pembelajaran secara daring perlu penyesuaian dan masih terjadi kendala. Disisi lain, menjamin kesehatan masyarakat juga fokus utamanya. Melihat kondisi itu, saya sangat kasihan dengan anak-anak kita. Tapi, kita juga harus menjamin kesehatan mereka,” ungkapnya.
Sehingga, dengan terus menurunnya tren kasus Covid-19 di Kudus proses pembelajaran tatap muka, sangat terbuka untuk segera digelar lagi.
“Ini harus diterapkan. Simulasi pembelajaran lancar dan tidak ada masalah kesehatan,” pungkasnya.
Baca Juga: Pemkab Kudus Refocusing Anggaran APBD hingga 22 Persen
