Gubernur pun meminta OPD untuk bisa menjembatani kerja sama dengan pihak lain, seperti BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan, untuk turut membantu dalam penanganan kemiskinan.
”Untuk Dinsos menyiapkan data paling valid. Komunikasi dengan Mensos kalau perlu sampai Wapres. Dan prioritaskan desa yang berada di paling bawah,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen menuturkan, evaluasi kali ini sebenarnya untuk merusmuskan lebih dalam, terkait program pendampingan desa oleh OPD. Sebab sejak tahun lalu, covid-19 yang menjadi kendala utamanya.
BACA JUGA: Ganjar Setuju Popda Jateng 2021 Digelar secara Virtual
”Sebenarnya sudah ada penurunan, tapi karena pandemi covid-19, ada kenaikan dari 750 desa menjadi 764, karena kondisinya seperti ini. Jadi, kita benar-benar assesment lagi,” tegas dia.
Pihaknya berkomitmen, akan menggenjot untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng. Selain pendampingan Satu OPD Satu Desa, juga melalui Silap-CSR yang telah diluncurkan.
”Jadi aplikasi ini untuk memudahkan kita mengarahkan CSR dalam membantu penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Bukan mengambil, tapi mengarahkan ada berapa nominal dan akan diarahkan ke bidang apa,” jelasnya.
Yasin juga menjelaskan, prgram yang dijalankannya bukan hanya dilakukan untuk fisik, melainkan pemberdayaan. Bukan hanya bantuan RTLH, jambanisasi tapi juga pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan,” tandasnya.
Riyan-Sol
