KUDUS (SUARABARU.ID) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi upaya PT Djarum sebagai pihak swasta yang melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus.
Peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes akan membantu menyejahterakan masyarakat pedesaan sekaligus mendukung tujuan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pemerintah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak swasta yang telah membantu BUMDes. Kehadiran BUMDes memang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan juga sektor swasta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa,”kata Halim.
“Hal ini menjadi penting karena BUMDes merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat desa,” tutur Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Webinar Desa Seri Ketiga dengan tema ‘Menggali Potensi Permodalan BUMDes’, melalui aplikasi Zoom dan Youtube, pada Kamis (3/12).
Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi BUMDes adalah permodalan. Umumnya tidak banyak sektor swasta dan lembaga keuangan yang mau mendanai BUMDes karena belum memiliki badan hukum.
Namun kini angin segar datang dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa BUMDes tergolong dalam entitas badan usaha yang sejajar dengan BUMN, BUMD dan juga Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Abdul Halim Iskandar mengatakan kedepan diharapkan semakin banyak pihak-pihak yang mau terlibat dan membantu BUMDes.
Sejak tahun 2018 PT Djarum bersama Lokadata.id telah konsisten melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes, khususnya di Kabupaten Kudus.
Program ini dilakukan antara lain dengan melakukan sejumlah pelatihan peningkatan kapasitas pengurus desa dan kapabilitas pengelolaan BUMDes yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus.
Pengembangan BUMDes
Webinar Desa Seri Ketiga yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Desa PDTT merupakan bagian rangkaian program pelatihan untuk para perangkat dan masyarakat desa pelaku BUMDes. Dua seri sebelumnya memfokuskan pada tema “Adaptasi Bisnis BUMDes pada Masa Normal Baru” dan “Optimalisasi Aset Desa untuk Pengembangan BUMDes”.
Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi setahun belakangan memberikan tantangan baru yang lebih berat dalam program pengembangan BUMDes. Meski demikian, di waktu yang bersamaan diyakini juga muncul berbagai peluang baru yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes.
Public Affairs Senior Manager PT Djarum, Purwono Nugroho mengatakan program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes harus disesuaikan dengan kondisi pandemi agar BUMDes siap bangkit kembali tahun depan.
“Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan kepada perekonomian nasional. Namun diharapkan BUMDes ini bisa menjadi penggerak mulainya kembali roda perekonomian yang berawal dari desa,” ujarnya.
Program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes dilakukan PT Djarum dan Lokadata.id diawali dengan melakukan riset dan pemetaan secara mendalam yang didukung sistem pengawasan capaian SDGs secara sistematis dan terintegrasi.
Sistem ini menggunakan wadah bernama Dashboard Lokadata yang memuat data-data temuan capaian SDGs dari level provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa.
Salah satu hasil temuannya menunjukan bahwa minimnya kontribusi BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan karena terbatasnya kualitas SDM, tata kelola BUMDes, hingga minimnya pemahaman potensi desa yang dimiliki sebagai basis usaha BUMDes.
Hasil riset dan pemetaan ini kemudian menjadi panduan dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes di Kudus. Dalam data roadmap yang tercatat di sistem Lokadata.id pada tahun 2020 tercatat 33 BUMDes di Kudus dengan rincian 21 BUMDes yang tidak aktif, 10 BUMDes aktif dengan kategori mendasar, dan dua BUMDes aktif dengan kategori bagus.
Implementasi program dilakukan dengan menggelar sejumlah pelatihan sejak pertengahan tahun 2019 yang melibatkan sedikitnya 50 desa di Kudus, baik yang telah memiliki BUMDes maupun yang baru akan mendirikan.
Pelatihan ini dilakukan dalam berbagai format mulai dari seminar untuk memberikan pemahaman regulasi dan kelembagaan BUMDes hingga diskusi kelompok dan praktik dengan materi analisis kelayakan usaha, perencanaan bisnis dan manajemen, hingga sharing kisah sukses. Pelatihan juga mencanangkan bobot skor sebagai indikator yang harus diraih oleh tiap BUMDes.
Produk Unggulan Desa
Secara berkelanjutan pelatihan diperdalam dengan menu intervensi terhadap empat BUMDes yang telah eksis dan memiliki potensi besar. Keempat BUMDes tersebut memiliki diferensiasi unit usaha dengan keunggulannya masing-masing, yaitu Desa Rahtawu dengan BUMDes unit usaha wisata dan unit produk kopi.
Selain itu Desa Garung Lor dengan BUMDes unit usaha pengelolaan sampah, Desa Glagah Kulon dengan BUMDes unit produk madu, dan Desa Megawon dengan BUMDes unit produk sangkar burung.
Selain itu PT Djarum juga menggandeng platform e-commerce Blibli.com dalam melakukan pendampingan teknis ke sejumlah pengelola BUMDes terkait pemasaran secara daring. Salah satu BUMDes yang berkembang pesat adalah BUMDes unit produk madu di Desa Glagah Kulon.
Produk madu dengan merek Madu Muria ini telah memiliki standar kualitas dan strategi pemasaran yang baik. Hal ini tidak terlepas dari pendampingan teknis secara intensif dari Blibli.com tentang pemasaran kreatif secara daring untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
Purwono menambahkan PT Djarum akan terus melanjutkan komitmen mendukung pencapaian tujuan SDGs melalui BUMDes. Dalam jangka panjang ia berharap melalui program ini, dari 123 desa yang ada di Kabupaten Kudus masing-masing memiliki sedikitnya satu BUMDes yang tumbuh dengan baik dan mendorong perekonomian masyarakatnya.
“Dengan semakin banyak BUMDes yang mampu mengelola potensi ekonomi dan sumber daya desa dengan baik dan benar, maka ekonomi desa akan semakin kuat dan menciptakan masyarakat desa yang makmur dan sejahtera,” pungkasnya.
Tm-Ab
