MAGELANG (SUARABARU.ID) – Penutupan 59 negara bagi akses warga negara Indonesia itu sebuah keniscayaan. Karena negara tertentu tidak mau kemasukan orang yang berpotensi membawa virus.
Tetapi harus menjadi evaluasi kita bahwa 59 negara itu menutup diri bisa jadi dalam anggapan mereka, kita dianggap tidak terlalu canggih dalam mengelola dan mengatasi covid. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, salah satunya diplomasi luar negeri kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa negara Indonesia sudah maksimum bekerja dengan segala cara dari pusat sampai daerah. Selain itu masyarakat supaya tumbuh kesadaran untuk memperbaiki kesehatannya dan mengikuti protokol kesehatan.
Kita harus perbaiki manajemen penanganan covid di dalam negeri dengan sinergi semua pihak. Selain itu diplomasi harus jelas dan bagus bahwa kita sudah melaksanakan. Memang karena penduduk kita banyak dan wilayahnya luas dengan segala macam kultur dan keterbatasan untuk rapid dan swab di desa, itu juga tidak gampang.
Anggota DPR RI H Abdul Kadir Karding SPi MSi mengatakan hal itu saat dicegat di sela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas LP Ma’arif NU Kabupaten Magelang di kompleks Kantor PCNU Kabupaten Magelang, hari ini.
Menurut dia penanganan covid di Indonesia bisa dilihat per daerah. Dia amati di beberapa daerah di Jateng ada yang menggunakan partisipasi masyarakat, misalnya RT dilibatkan dalam menjaga kampung. Itu bisa diadopsi di tempat lain.
Sementara itu ketika menyinggung BLK dia bersyukur Kementerian Tenaga Kerja termasik Jokowi sebagai presiden punya gagasan untuk mendirikan balai latihan kerja di sekitar pondok pesantren dan madrasah. Itu suatu hal yang penting dan strategis untuk memacu agar masyarakat yang selama ini tidak bisa dicover oleh pendidikan skill bisa tercover.
Kehadiran BLK itu walau butuh lebih banyak lagj karena jumlah pondoknya banyak, itu dibutuhkan.
Dia juga mendorong agar balai latihan kerja itu fokusnya lebih banyak ke skil-skil yang tidak umum. Misalnya teknologi informasi. Itu penting bagi NU karena kebutuhan kita adalah memproduksi kader- kader NU yang memiliki skil yang bisa terjun bekerja di masyarakat.
Maka, kata dia, BLK seperti itu akan disebar ke seluruh daerah pemilihan di seluruh Indonesia. “Untuk saya karena dapilnya di sini tentu akan disebar di semua dapil,” katanya.
Disebutkan, bantuan pemerintah yang turun sebesar Rp 500 juta yang turun dua tahap pencairan. Setelah 50 persen pembangunan akan dicairkan lagi.
Informasi yang dia terima maksimum 120 hari pekerjaan itu sudah selesai. Dipaparkan, kalau pembangunan BLK sudah jadi tidak hanya untuk kader NU saja, tetapi juga untuk masyarakat umum. Karena NU juga hadir untuk masyarakat.
Sejauh ini kendala bagi NU, menurut dia soal komitmen saja dari pemerintah. NU sudah 91 tahun berjuang di pendidikan tetapi perhatian negara terhadap NU agak susah dan kecil. Oleh karena itu dengan pemerintahan Jokowi dia berharap semakin lebih baik lagi.
“Agar mereka yang selama ini swasta itu bisa berkembang setara dengan yang lain. Itu untuk mewujudkan visi Indonesia Mandiri Unggul,” tandasnya.
Eko Priyono
