blank
Plt Bupati HM Hartopo saat menerima BPKP Perwakilan Jateng. foto:Suarabaru.id

KUDUS (SUARABARU.ID) – Selama masa pandemi, berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat hingga kabupaten dan desa terus mengalir ke masyarakat. Pendistribusian menjadi faktor penting keberhasilan bantuan untuk meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19.

Hal tersebut menjadi beberapa catatan hasil monitoring BPKP Jawa Tengah atas penyaluran bansos Covid-19 di Kudus. Hasil monitoring tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Jateng Wasis Prabowo kepada Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo di Pringgitan Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (3/6).

Selama ini, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah memonitor penyaluran bantuan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Hartopo mengucapkan terima kasih atas monitoring yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya memaparkan, penyaluran bantuan sosial di masa pandemi mengalami berbagai tantangan.

Mulai dari waktu yang terbatas hingga pembatasan kegiatan masyarakat.  Dinamika koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pun tidak bisa maksimal, sehingga penyaluran tidak begitu maksimal. Namun, Hartopo berupaya terus menjalin komunikasi agar bantuan sosial dapat efektif.

blank
Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati HM Hartopo mengaku distribusi bansos Covid-19 di Kudus masih belum maksimal. foto:Suarabaru.id

Transparansi Data

“Di masa pandemi, distribusi bantuan menjadi serba terbatas dalam hal waktu penyaluran hingga kegiatan sehari-hari. Tapi, kami berusaha terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa,” terangnya.

Data penerima bantuan juga menjadi perhatian Hartopo. Pihaknya terus mengingatkan agar pemerintah desa mendata secara rinci penerima bantuan baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Plt. Bupati meminta agar pembaharuan data terus dilakukan sehingga penyaluran bantuan efektif.

Transparansi data juga diimbau oleh Hartopo dengan cara menempelkan data penerima di papan pengumuman desa. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memverifikasi kevalidan bantuan.

“Kami terus mengimbau agar data tersebut dibuka dan ditempelkan di papan pengumuman desa. Agar masyarakat ikut memverifikasi data penerima bantuan,” ujarnya.

Pihaknya berharap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terus bersinergi dan memonitor penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kudus. Adanya monitoring tersebut disampaikan Plt. Bupati dapat memberikan informasi dan mengevaluasi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk lebih baik.

“Semoga monitoring ini terus berlanjut dan bersinergi membangun bersama Pemkab Kudus,” pungkasnya.

Rls-Tm