SEMARANG (SUARABARU.ID)-Usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, untuk memotong 50% pendapatan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengatasi pageblug covid-19 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dipimpin Presiden Joko Widodo Kamis,(30/4), mendapat reaksi beragam dari masyarakat.
Sejumlah kalangan sempat menanggapi dengan nyinyir di medsos ataupun pertanyaan langsung padanya, meskipun banyak juga yang mendukung usulan itu.
“Maka tadi ada yang nanya, gubernur berani tidak gajinya dipotong 85%. Maaf, untuk gaji tidak pernah saya ambil sejak 2013, saya kembalikan,” kata Ganjar, Sabtu (2/5/2020).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu sejak awal muncuatnya wabah corona di Indonesia dirinya berkomitmen menyumbangkan seluruh gajinya untuk membantu penanganan pandemi virus corona jenis baru, covid-19. Hal itu tidak menjadi masalah karena Ganjar tidak pernah mengambil gajinya sejak 2013.
Bahkan Ganjar menegaskan, bukan sekadar gaji tapi seluruh pendapatannya pun siap dipotong untuk penanganan covid-19. Menurutnya, jika seluruh kepala daerah, bahkan sampai pusat punya komitmen seperti itu akan memberi energi positif pada penanganan covid-19 dan akan diikuti oleh jajarannya.
Bahkan Ganjar menegaskan, bukan sekadar gaji tapi seluruh pendapatnya pun siap dipotong untuk penanganan covid-19. Menurutnya, jika seluruh kepala daerah, bahkan sampai pusat punya komitmen seperti itu akan memberi energi positif pada penanganan covidD-19 dan akan diikuti oleh jajarannya.
“Ini untuk menunjukkan komitmen, tidak perlu lah kita bicara satu tahun, tapi satu bulan, dua atau tiga bulan itu sudah bagus kita untuk mengkontribusikan itu. Maka problem yang ada di masyarakat bisa di-insert dengan rasa kemanusiaan dan persatuan yang kita miliki, maka masyarakat bisa merasakan kita hadir,” katanya.
Ganjar berharap pemotongan pendapatan ASN menjadi spirit berbagi saat negara dalam kondisi krisis. Makanya dalam Musrenbang tersebut, untuk pemotongan pendapatan diambil contoh ASN golongan tiga. Meski demikian, seluruh ASN dari segala golongan dan jabatan diharapkan terketuk untuk berempati lebih.
“Sebenarnya bukan soal golongannya, bukan persentasenya. Kalaulah soal gradual bisa dilakukan, dimulai saja dari pejabatnya dulu,” katanya.
Solikun
