SURABAYA (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan beberapa pemerintah daerah membahas percepatan penanganan virus Corona (COVID-19) yang lebih terukur, termasuk kemungkinan pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Kami menugaskan Ketua Rumpun Tracing Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur dr Kohar Hari Santoso untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis malam.
Selain itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono juga mendapat tugas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Lamongan.
Gubernur Khofifah menilai penyebaran COVID-19 di beberapa daerah tersebut sebagai hinterland atau daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jatim itu sudah tergolong sangat memprihatinkan sehingga dirasa perlu mengutus delegasi agar memperoleh hasil koordinasi yang lebih komprehensif dan terukur.
Sementara, koordinasi dengan kepala daerah di wilayah kabupaten/kota lainnya masih dilakukan dengan saling berkirim surat.
“Koordinasi yang kami lakukan untuk menyiapkan langkah langkah menghentikan penyebaran COVID-19 secara signifikan dan terukur, selain terkait dengan perbaikan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Mantan Menteri Sosial itu juga mengungkapkan hasil koordinasi sampai hari ini baru satu daerah di Jawa Timur yang telah mengajukan permohonan untuk diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yaitu Kota Malang, yang hingga kini tercatat memiliki jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak delapan orang.
“PSBB yang diajukan Kota Malang, tapi masih sedang dalam pengkajian,” ucapnya.
Sementara itu, jumlah kasus pasien positif COVID-19 di seluruh kabupaten/ kota wilayah Jawa Timur saat ini terdata sebanyak 514 orang, yang terbanyak dari Kota Surabaya 246 orang, Sidoarjo 50 orang, Lamongan 25 orang dan Gresik 19 orang.
Kepala daerah di empat kabupaten/kota (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, lamongan) tersebut, kata Khofifah, masih belum mengajukan PSBB.
Ant/Muha
