MAGELANG (SUARABARU.ID) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki dua agenda besar pembangunan berdasarkan RPJMN 2020-2024.
Salah satunya pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, menjadi prioritas pertama untuk dilakukan.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Prof Anita Firmanti mengemukakan hal itu saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2020 Wilayah Jawa di Grand Artos Hotel Magelang, beberapa hari lalu. Acara itu dihadiri Plh Sekda Provinsi Jawa Tengah, Heru Setiadhie, dan segenap pejabat PUPR se-wilayah Jawa.
Anita menerangkan, agenda besar pertama ini dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis. Seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi. Lalu mendorong Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
‘’Termasuk mendorong 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata dengan 5 destinasi super prioritas. Di antaranya Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang,’’ ungkapnya.
Agenda besar kedua adalah adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal itu dilakukan dengan beberapa program. Seperti meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, untuk mewujudkan kota yang inklusif serta layak huni dengan target 2024 sebesar 70 persen.
Pihaknya, lanjut Anita, harus mengantisipasi beberapa tantangan pembangunan infrastruktur ke depan. Seperti pertumbuhan perkotaan Asia yang sangat cepat, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan, penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi serta komunikasi.
‘’Tanpa terkecuali pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kementerian PUPR memegang peranan strategis dalam mewujudkan pembangunan IKN. Pembangunan IKN mengusung konsep Capital City in The Forest dengan pendekatan visi Ibu Kota sebagai Katalis Peningkatan Peradaban Manusia Indonesia,’’ terangnya.
Menurutnya, tahun ini merupakan tahun pertama dari RPJMN 2020-2024 yang menjadi tahap awal pencapaian target-target menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
‘’Maka, tahun ini momentum penting dalam menjalankan amanat RPJMN yang ada dalam Perpres No 18 Tahun 2020 itu. Perpres ini juga mengatur program pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 yang mendukung konsolidasi seluruh pemangku kepentingan,’’ paparnya.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menambahkan, arah kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang di RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Jawa antara lain memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global.
‘’Juga pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition). Program arahan prioritas tahun anggaran 2021 di antaranya Pengendalian Banjir Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jatikramat dan Kali Cakung (DKI Jakarta),” tuturnya.
Arah kebijakan lain, tambahnya, dukungan terhadap pembangunan akses menuju Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban,Tol Bandung Intra UrbanToll Road (Jawa Barat), Pembangunan IPAL Jatibarang (Jawa Tengah), dan Pembangunan Sabo Dam Kali Opak, Sleman (DIY).
‘’Berikutnya penyediaan Rumah Khusus Nelayan di Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur) dan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang (Banten),’’ tuturnya. (Doddy Ardjono)
