WONOGIRI- Wahyudi, pengurus DPD PKS Wonogiri, yang juga Simpatisan 212, menegaskan sejauh ini dari PKS pusat belum ada imbauan untuk pengerahan massa ke MK, atau aksi-aksi protes lainnya yang berkait dengan sengketa Pilpres ini.
‘’Sesuai arahan dari pusat, kami menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang ditunjuk dan keputusannya menyerahkan kepada MK,’’ kata Wahyudi yang berprofesi sebagai guru di SD IT Wonogiri, Kamis (13/6).
Kepada kader dan simpatisan PKS Wonogiri, lanjutnya, kami mewakili dari pengurus DPD PKS Wonogiri menyerukan kepada semuanya untuk tetap tenang dan terkondisikan di Wonogiri karena memang sampai saat ini tidak ada arahan untuk melakukan aksi-aksi atau memberi tekanan dalam gugatan Pilpres.
Sedangkan I Dewa Putu Suprapta ketua umat Hindu Kabupaten Wonogiri, mengimbau kepada seluruh umat Hindu untuk tidak berangkat ke Jakarta menghadiri sidang sengketa Pilpres. ‘’Imbauan kami sampaikan, sebab kami tidak ingin terjadi aksi kerusuhan terkait sengketa Pilpres 2019. Mari kita hormati apapun hasil yang diputuskan MK. Tidak perlu ada aksi yang justru memancing keributan,” tegasnya.
I Dewa juga meminta kepada seluruh warga Wonogiri untuk tidak terprovokasi oleh isu isu yang justru dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta tidak usah ikut ikutan untuk demo ke Jakarta seperti yang terjadi pada tanggal 22 Mei lalu.
“Lebih baik fokus kerja, cari nafkah buat keluarga, nggak usah ikut ikutan yang tidak jelas, yang justru meresahkan masyarakat,” Pintanya.
Di tempat terpisah, Kapolres Wonogiri AKBP Uri Nartanti Istiwidayati, mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan para tokoh dan warga yang tidak sepakat terhadap aksi saat sidang MK Pilpres 2019
“Kami sebagai aparat kepolisian sangat mengapresiasi atas dukungan seluruh warga masyarakat Wonogiri yang sama-sama menjaga kondusifitas di Wonogiri,” kata Uri Nartanti Istiwidayati sembari berharap agar masyarakat Indonesia menghargai keputusan MK nantinya.
suarabaru.id/edi
