Dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Banyumas ini Lista menyampaikan, Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) yang berada di MPP Banyumas merupakan wujud negara hadir di tengah masyarakat, guna mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di wilayah.

Sementara itu untuk penilaian kabupaten/kota peduli HAM dan Aksi HAM, Kabupaten Banyumas telah mengirimkan data dukung dan menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Hukum dan Ham untuk dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli HAM.

Achmad Husein menyambut baik kedatangan tim Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah itu. Dirinya berharap dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Achmad Husein mengatakan, bahwa di Mall Pelayanan Publik (MPP) sebelumnya sudah menempatkan Pelayanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum Pelayanan, Keimigrasian dan Pelayanan Yankomas.

Usai bertemu Bupati, tim berkunjung langsung ke MPP Kabupaten Banyumas, untuk melihat langsung layanan masyarakat di sana.

Ning Suparningsih

The post Temui Bupati, Kemenkumham Jateng Perkuat Pelayanan HAM di MPP Banyumas appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir satu pintu dengan pelayanan lainnya, petugas siap menerima setiap laporan adanya dugaan pelanggaran HAM khususnya terhadap narapidana maupun masyarakat.

Kalapas Semarang, Supriyanto menyampaikan, sesuai tujuan pemasyarakatan yaitu membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

“Keberadaan Yankomas di Lapas Semarang cukup membantu bagi mereka, terutama tahanan untuk berkonsultasi tentang perkara yang sedang mereka hadapi,” ungkap Supriyanto, Senin (13/9/2021).

Menurutnya, Yankomas sebagai wadah yang menjadi akses bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM.

“Sejauh ini kami telah bekerja sama dengan Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) Semarang, LBH Rumah Pancasila, LBH Mawar Sharon Semarang, Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) serta lembaga hukum lainnya.

Alhamdulillah keberadaan lembaga ini sangat membantu dan dapat diterima oleh masyarakat,” tambahnya.

Diharapkan penempatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dapat segera terwujud sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya.

Ning

The post Lapas Semarang Hadirkan Pos Yankomas, Inovasi Kemenkumham Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Penempatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan wujud negara hadir dalam pemenuhan HAM.

Tercatat, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah pada tahun 2021 telah menyelesaikan 50 pengaduan masyarakat yang menyangkut permasalahan HAM.

Sebagian besar permasalahan yang diselesaikan adalah penahanan ijazah yang dilakukan suatu perusahaan terhadap karyawannya. Dan, beberapa permasalahan sedang dilakukan kajian dan analisis.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menyampaikan, Yankomas hendaknya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Layanan ini harus diketahui oleh masyarakat, lakukan sinergitas dengan Pemerintah kabupaten/kota dengan menempatkan Yankomas ini pada Mal Pelayanan Publik (MPP),” terangnya, Minggu (12/9/2021).

“Saya yakin masyarakat akan bisa mengakses dengan mudah, selain yang sudah ada pada setiap Unit Pelayanan Teknis,” ujarnya.

Sementara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam rangka penempatan Pos Yankomas pada Mal Pelayanan Publik.

“Tentu akan kita jalin sinergitas dengan Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah,” jelas dia.

“Penempatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada MPP kabupaten/kota mendapat dukungan Direktorat Jenderal HAM, mengingat permasalahan HAM di daerah semakin beragam,” lanjutnya.

Dukungan Direktorat Jenderal HAM dalam pembentukan Pelayanan Komunikasi Masyarakat disampaikan pula oleh Direktur Desiminasi dan Penguatan HAM, Sri Kurniati Pane.

“Inovasi yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan menempatkan Pos Yankomas sebagai salah satu jenis layanan pada Mal Pelayanan Publik merupakan hal pertama yang dilakukan Kantor Wilayah bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dalam menangani pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran HAM di wilayahnya,” ucapnya.

Ning

The post Wujud Perlindungan HAM, Kemenkumham Jateng Hadirkan Pos Yankomas appeared first on SuaraBaru.id.