Pelantikan Sugeng Riyanta sebagai Wakajati Jateng tersebut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 86 Tahun 2024, Tanggal 18 Maret 2024, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain itu, juga berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: PRIN-305/ M3/Cp.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024. Diketahui, Sugeng Riyanta sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wakajati Bangka Belitung.

BACA JUGA: Kajati Jateng Sebut Kepercayaan Masyarakat pada Kejaksaan Sudah Mencapai Puncaknya

Diketahui Sugeng Riyanta saat ini masih mengemban tugas sebagai Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), setelah dilantik Pj Gubernur Sumatra Utara, Hassanudin di Medan pada 15 November 2023.

Prestasi Sugeng Riyanta

Sejumlah prestasi ditorehkan Sugeng Riyanta dibidang pendidikan, diantaranya berhasil meraih gelar doktor berkat dedikasi yang tinggi dan kecintaannya terhadap Korps Adhyaksa.

Pria yang menyukai wayang ini mendapat gelar doktor melalui disertasinya berjudul “Model Kelembagaan Kejaksaan Sebagai Lembaga Negara yang Profesional dan Independen Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi” dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,77.

Sugeng Riyanta yang juga menjabat sebagai PJ Bupati Tapteng, lahir di Dusun Sawahan, Kelurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kulon Progo.

Memiliki riwayat karier yang moncer, Sugeng pernah menjabat sebagai Kajari Jakarta Pusat, kemudian menjabat sebagai Kepala Sub. Direktorat Tindakan Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kajagung.

The post Begini Jejak Karier Dr Sugeng Riyanta, Wakajati Jateng yang Baru Dilantik appeared first on SuaraBaru.id.

Surat Edaran tersebut merupakan implementasi aksi perubahan yang digagas oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Tengah, Teguh Subroto saat Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat 1  berjudul “Kolaborasi Penanganan Penyitaan Aset Tanah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Diketahui, Surat Edaran Nomor (SE-2/ F/Fjp/10/2023) itu menjadi yang pertama untuk diaplikasikan di seluruh Indonesia.

“Latar belakang timbulnya SE ini adanya putusan Makamah Agung nomer 37P. Didalam uji materai itu peraturan kementrian ATR/BPN pasal 7,14,16, pasal 41 peraturan menteri ATR nomor 13 tahun 2017 bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Isinya apa (SE ini) tentang tata cara blokir,” ungkap Wakajati kepada awak media usai sosialisasi SE di kantor Kejati Jateng, Senin (6/11/2023).

Menurut Teguh, aksi perubahan ini juga ditindaklanjuti dengan terintegrasinya sistem kejaksaan dan Kementerian ATR/BPN.

Hal ini ditandai dengan dilakukannya MoU antara Kejaksaan Agung dan Kementrian ATR/BPR dalam mendukung informasi data kepemilikan tanah.

Ia menyebut, MoU antara Kejaksaan Agung dan Kementrian ATRAKSI/BPR ini untuk permintaan informasi data tentang tanah yang diduga merupakan hasil tindakan pidana itu atau milik terpidana itu. Sehingga bisa segera diketahui keberadaannya (aset) apakah itu sudah dialihkan.

Teguh berharap kolaborasi dalam pelacakan aset terpidana korupsi tersebut mampu memulihkan keuangan negara akibat tindak korupsi.

Selain itu, juga menjadi pedoman satgas mafia tanah dalam melakukan penindakan penyitaan.

Disampaikan, terintegrasinya Kementrian ATR/BPN diharapkan mampu memangkas birokrasi dalam pelacakan aset terpidana korupsi. Karena selama ini pelacakan memakan waktu hingga 3 bulan, seperti dalam penindakan terpidana korupsi penggelapan sertifikat tanah, Agustinus.

Menurut Wakajati, di Jawa Tengah, ada perkara atas terpidana Agustinus. “Ada permintaan tanah di Jakarta Timur, dari surat yang dikeluarkan dengan balasan BPN Jakarta Timur memakan waktu hingga 3 bulan. Kiita ingin memangkasnya dengan MoU tersebut,” imbuhnya.

Ning S

The post Sosialisasi SE, Wakajati Jateng Sebut sebagai Pelacakan Aset Korupsi appeared first on SuaraBaru.id.